Usulan penundaan Pemilu 2024 bukan hal yang sepele. Selain gamblang digelorakan oleh elite partai koalisi, anggaran negara juga dinilai sedang kelabakan.
- Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ratu Adil: Saatnya Rekonsiliasi Nasional
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Sahur Bareng Di Rumah Gus Han, Rekonsiliasi Warga Nahdliyin Pasca Pemilu 2024
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule meminta pemerintah untuk jujur tentang kondisi keuangan negara. Menurutnya, keuangan negara saat ini sedang amburadul. Sementara dana untuk menggelar pemilu 2024 mencapai Rp 76 triliun.
“Di satu sisi, pembangunan ibukota negara (IKN) membutuhkan dana Rp 466 triliun,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/2).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kata Iwan Sumule, juga sudah terang benderang menyebut keuangan negara akan semakin berat pada tahun 2023.
Untuk itu, hal pertama yang dia minta adalah pemerintah jujur terkait alasan usulan penundaan pemilu tersebut.
“Pemilu ditunda karena tak ada uang. Alasan paling masuk akal,” tegasnya.
Singkatnya, pemilu dimundurkan atau perpanjangan masa jabatan presiden bukan keinginan rakyat.
Atas dasar tersebut, Iwan Sumule kembali mengingatkan bahwa pengkhianatan terhadap konstitusi negara akan membuat kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial tak bisa diwujudkan.
Dia pun mengajak masyarakat untuk kompak dan berani menentang usulan tersebut.
“Fortis Fortuna Adiuvat. Keberuntungan berpihak pada yang berani,” tutupnya.
- Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ratu Adil: Saatnya Rekonsiliasi Nasional
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Sahur Bareng Di Rumah Gus Han, Rekonsiliasi Warga Nahdliyin Pasca Pemilu 2024
