Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo sudah memeriksa sedikitnya 24 saksi dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Statusnya bahkan sudah dinaikkan ke penyidikan.
- Pastikan Pemudik Lancar Tanpa Kendala, Pj Gubernur Adhy Bersama Menko PMK Tinjau Pelabuhan Jangkar Situbondo
- Grebek Rumah Penjual Pil Dextro di Banyuglugur Situbondo, Polisi Temukan Ribuan Pil
- Gelar Pasar Murah di Situbondo Jelang Nataru, Gubernur Khofifah: Stok Beras dan Sembako Aman di Jatim
Beberapa saksi yang sudah diperiksa diantaranya sejumlah pejabat penting di DLH, serta sejumlah pihak dari 5 badan usaha konsultan.
Kajari Situbondo, Iwan Setiwan mengatakan, bahwa status kasus dana konsultasi upaya pengelolaan lingkungan atau upaya pemantauan lingkungan (UPL/UKL) senilai Rp 800 juta lebih pada tahun anggaran 2021 tersebut sudah naik menjadi penyidikan.
Seperti apa modus yang dilakukan ? Iwan membeberkan, jika patut diduga DLH membuat seolah-olah pengadaan jasa konsultansi UKL/UPL ini dipihak ketigakan atau dikontraktualkan. Nmun berdasar hasil penyidikan ditemukan DLH sendiri yang mengerjakan.
“Pinjam bendera (badan usaha konsultan) nanun seolah-olah dikerjakan konsultan, padahal diduga kuat itu dikerjakan dinas sendiri. Ada keterlibatan pejabat tinggi DLH, 24 saksi yang diperiksa dan jelas ini direkayasa,” kata Iwan Setiawan, dikutip Kantor Berita RMOL Jatim, Rabu (2/3) sore.
Lebih lanjut, Iwan menegaskan, dokumen UPL/UKL sejatinya dilakukan sebagai syarat untuk pengajuan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp 249 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dari situlah kemudian penyidik melakukan upaya penyelidikan hingga akhirnya naik menjadi tingkat penyidikan.
“Artinya, dengan penyidikan ini akan ada penggeledahan bahkan penahanan nantinya. Bisa jadi dari 24 saksi itu, diantaranya bisa naik statusnya menjadi tersangka tetapi tunggu saja perkembangannya, kami tidak bisa sebutkan saat ini,” jelasnya lagi.
Diberitakan sebelumnya, Kejari Situbondo menggeledah kantor DLH Situbondo untuk mengamankan berkas dugaan korupsi dana konsultasi UPL/UKL senilai Rp 800 juta lebih yang bersumber dari APBD tahun 2021. 
- Koalisi Masyarakat Sipil Sidoarjo Desak KPK Tahan Gus Muhdlor Tersangka Korupsi
- Gus Muhdlor Ditetapkan Tersangka, PKB Jatim Hormati Proses Hukum
- Gus Muhdlor Ditetapkan Tersangka Korupsi oleh KPK
