Pemerintah Pusat dinilai tidak serius mengawasi pengelolaan dana otonomi khusus untuk Aceh. Di sisi lain, Pemerintah Aceh juga gagap saat diberikan dana otsus triliunan rupiah tersebut.
- Didukung Partai Gurem, PDIP Bakal Sulit Menangkan Ganjar
- WHO Saja Tidak Yakin Vaksin Covid-19, Haris Rusly Moti: Presiden Jokowi Bahayakan Rakyat!
- Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Dianggap Hanya Gimmick Agar Terlihat Nasionalis
“Hasilnya, uang triliunan rupiah yang diterima Aceh tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat Aceh,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Prima Aceh, Amiruddin, di sela-sela rapat koordinasi daerah Partai Prima Aceh, di Banda Aceh dikutip Kantor Berita RMOLAceh, Selasa (1/3).
Banyak program-program pemerintah, lanjut Amiruddin, yang dijalankan dengan tidak konsisten. Bahkan tidak ada program yang dapat diandalkan untuk mengentaskan kemiskinan dan memantik pergerakan ekonomi. Terutama dalam upaya mengurangi jumlah pengangguran.
Amiruddin menambahkan, untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran, seharusnya pemerintah benar-benar memperbaiki sektor-sektor unggulan di Aceh. Seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan pariwisata.
Empat sektor ini cukup potensial sebagai pendongkrak ekonomi Aceh. Namun program pembangunan selama ini hanya sekadar menghabiskan kue anggaran.
Ironinya, uang yang ada sering pula tidak mampu dihabiskan dan menyisakan dana dalam jumlah yang besar.
Karena itu Amiruddin meminta Pemerintah Aceh menata kembali berbagai sektor unggulan tersebut. Pun memberikan prioritas kepada sektor yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran di Aceh.
“Kami berharap agar di masa mendatang tak ada lagi anak-anak Aceh yang tidak berpenghasilan,” tandas Amiruddin.
- Misinformasi Pengungsi Rohingya di Aceh 2023
- 19 Tahun Tsunami Aceh, AHY dan SBY Ziarah Kuburan Massal Siron
- Krisis Kemanusiaan Pengungsi Rohingya di Aceh: Solidaritas, Tantangan, dan Harapan
