- Wujudkan Pelayanan Kesehatan Terintegrasi, Wali Kota Eri Kerahkan Nakes di Posyandu
- Terkait Dugaan Korupsi APD Covid-19 di Kemenkes, Seorang WNA Korea Diperiksa KPK
- 2 Kunci Indonesia Menjadi Negara Maju pada 2045
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Kementerian Kesehatan dan BPOM untuk terbuka kepada masyarakat terkait 18 juta dosis vaksin yang sudah kedaluwarsa.
Jurubicara PKS Mufida Kurniasih menyebut jutaan vaksinasi yang kedaluwarsa merupakan program vaksinasi gratis dari negara-negara maju ke negara berkembang.
Anggota Komisi IX DPR RI ini menyebut beberapa negara di Afrika tegas menolak vaksin bantuan ini karena masa kedaluwarsanya sudah mepet. Sementara Indonesia mengambil bantuan ini karena merasa mampu untuk melakukan percepatan vaksinasi nasional.
"Faktanya kan sampai masa kedaluwarsa masih tersisa jutaan. Maka harus dievaluasi. Sekali lagi saya ingatkan mesti vaksinnya gratis tapi proses sejak penerimaan, penyimpanan, distribusi ke daerah, penyimpanan di daerah sampai proses vaksinasi melibatkan anggaran negara,” kata Mufida kepada wartawan, Minggu (13/3).
Mufida juga telah meminta Komisi IX segera memanggil Kemenkes dan BPOM untuk meminta penjelasan terkait vaksin kedaluwarsa. Masalah itu nantinya akan dibahas panja vaksin untuk mengevaluasi berbagai persoalan terkait vaksinasi.
"Kami harapkan Kemenkes dan BPOM tidak main-main dengan kepercayaan publik soal vaksinasi dan tidak menjadikan bahan percobaan,” ucapnya dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
Menurutnya, perlu ada kajian yang independen tentang perpanjangan kedaluwarsa vaksin.
“Ini aneh. Kalau memang masih bisa dilakukan perpanjangan vaksin yang sudah kedaluwarsa, mengapa baru sekarang diinformasikan. Harusnya sudah sejak awal disampaikan kepada publik,” pungkasnya. 
- PKS Pertimbangkan Muhaimin Dan Khofifah Untuk Diusung di Pilgub Jatim 2024
- Wujudkan Pelayanan Kesehatan Terintegrasi, Wali Kota Eri Kerahkan Nakes di Posyandu
- Partai Golkar Kota Probolinggo Gelar Pertemuan Tertutup Dengan PKS
