Kebijakan Presiden Joko Widodo membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 20,5 juta masyarakat akibat kenaikan harga minyak goreng tidak menyelesaikannya persoalan.
- Jelang Idul Fitri 2023, Pemkot Probolinggo Pastikan Stok Beras dan Minyak Goreng Aman
- Produsen Dilarang Merangkap Jadi Distributor dan Pengecer Minyakita
- Komisaris PT Wilmar Nabati Membantah Diuntungkan dari Kebijakan Ekspor Minyak
Sebab, hingga kini mafia minyak goreng masih bebas berkeliaran tanpa "tersentuh" oleh pemerintah dan penegak hukum.
Apalagi, BLT tersebut bersumber dari APBN, yang juga merupakan uang rakyat.
Demikian disampaikan Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/4).
"BLT tersebut bersumber dari APBN, uang yang juga berasal dari rakyat. Sementara mafia minyak goreng hingga detik ini tak jelas wujudnya," kata Syahrial.
Atas dasar itu, Syahrial menyebut kebijakan Jokowi hanya kamuflase untuk mengelabui masyarakat Indonesia. Jokowi seolah-olah ingin berpihak pada rakyat kecil, tapi yang terjadi justru sebaliknya.
"Kebijakan yang seolah-olah memihak rakyat, tapi sesungguhnya pro oligarki," pungkasnya.
- Warga Antre Beli Sembako Murah hingga Pingsan, Ini Usul Al-Hasanah Foundation kepada Presiden Jokowi
- Rencana Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal ke Prabowo, TB Hasanuddin: Dalam TNI Tak Ada Pangkat Kehormatan
- Apakah Prabowo Bakal Disetir Jokowi Jika Jadi Presiden?
