Mana Janji Mendag Tidak Kalah dengan Mafia Minyak Goreng?

Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia( Alpha) Azmi Syahputra mengingatkan bahwa M. Lutfi pernah mengklaim mengantongi sejumlah nama para terduga mafia minyak goreng dan segera memerangi serta memastikan

pelaku dituntut di muka hukum.

“Padahal, publik sudah menaruh harapan besar dan menantikan pengumuman dilakukan hari Senin (23/3), minggu lalu sebagaimana dijanjikan oleh Mendag. Ironisnya sampai saat ini "mandek", belum ada pengumuman nama -nama yang dijanjikan tersebut,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu, Minggu (3/4).

Tidak sampai di situ, Azmi mengingatkan juga bahwa Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan, mengatakan target-target tersangka mafia minyak goreng sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Namun untuk penetapan tersangka adalah domain dari kepolisian.

Artinya, sambung Azmi, kini domain sudah ada di kepolisian untuk segera menetapkan tersangka berdasarkan data yang sudah diberikan oleh pihak kementerian Perdagangan. Namun faktanya, sampai saat ini kepolisian pun belum ada mengagendakan menetapkan nama-nama tersangka.

Melihat hal ini, seolah kinerja Menteri Perdagangan tidak tuntas koordinasi dengan kepolisian. Sementara Menteri Perdagangan yakin Senin (21/3) langsung diumumkan para tersangka atau mereka yang patut diduga.

“Mengingat pemerintah menegaskan bahwa tidak pernah kalah dengan mafia minyak goreng dan memastikan para mafia tersebut akan ditangkap dan proses hukum, terus mana janji atas kalimat ini?” tuntutnya.

Jika pemerintah tidak serius dan enggan menyebutkan nama-nama pelaku, serta tidak menuntaskan mafia minyak goreng ini, maka dapat dianggap bahwa Kementerian Perdagangan melakukan tindakan kebohongan publik sekaligus mempertaruhkan kredibilitas dan integritasnya.

Ini mengingat Migor adalah kebutuhan pangan sekaligus kepentingan publik.

Jila mengacu pada UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Berdasarkan perintah dan kehendak UU ini, Menteri Perdagangan harus mengumumkan nama -nama para mafia minyak goreng tersebut kepada masyarakat karena nama dan data tersebut berkaitan dengan kepentingan publik guna mendorong terciptanya clean and good governance.

“Ini semua demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat mendorong partisipasi masyarakat,” tutupnya.