Pemkab Banyuwangi kembali meraih nilai A pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Ini merupakan tahun keenam bagi Banyuwangi mendapat nilai SAKIP A.
- Halal Bihalal Bersama Para ASN, Bupati Ipuk Minta Kebaikan Ramadan dalam Bekerja
- Banyuwangi Segera Miliki Kampung Nelayan Modern Dibantu KKP
- Bupati Ipuk Perpanjang Kontrak 2.131 PPPK di Banyuwangi
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima penilaian tersebut secara virtual yang diserahkan oleh Sekretaris Kemenpan RB, Rini Widyantini dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan kota, Selasa (5/4).
Acara tersebut dihadiri Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Erwan Agus Purwanto.
“Kami bersyukur mampu mempertahankan SAKIP A. Bagi kami, ini bukan semata-mata soal penghargaan, namun tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” kata Ipuk dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
SAKIP merupakan sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Terdapat sejumlah fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, dan kinerja sasaran. Paradigma pemerintahan digeser bukan lagi pada berapa anggaran yang disiapkan dan dihabiskan, tapi berapa besar kinerja yang dihasilkan.
Bagi Ipuk, penilaian SAKIP selain menunjukkan tingkat efektivitas dan efiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerjanya, namun juga menilai kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil.
“Ini buah kekompakan semua OPD di Banyuwangi. Fokus kinerja untuk menghasilkan outcome yang berdampak pada masyarakat, bukan hanya sekadar bekerja,” papar Ipuk.
Ipuk mengaku bahwa pemkab terus meningkatkan rapor SAKIP ini menjadi AA. Termasuk nilai reformasi birokrasi yang saat ini berada di level BB. “Kami terus mendorong aspek-aspek peningkatan kinerja di internal pemkab. Salah satu contoh untuk meningkatkan kapasitas birokrat kami telah berkolaborasi dengan Pemkab Jabar untuk pengembangan SDM birokrat,” kata Ipuk.
Sekretaris Kemenpan RB Rini Widyantini mengatakan, SAKIP menilai tingkat akuntabilitas atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).
“Jadi tidak semata berkompetisi mendapatkan predikat nilai baik atau terbaik. Tetapi bagaimana meningkatkan kinerja pemerintahan, serta efektifitas kegiatan yang diukur dengan orientasi keberhasilan kinerja. Bagaimana daerah memanfaatkan anggarannya secara efektif, punya target dan hasil kerja keras. Ini juga berbicara tentang bagaimana kegiatan dirancang mengacu pada prioritas dan kebutuhan masyarakat,” kata Rini.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono mengatakan, Banyuwangi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
“Sinergi seluruh OPD terus diperkuat untuk sama-sama bekerja menaikkan derajat kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah, saat ini hasilnya semakin terlihat dari sejumlah indikator, mulai peningkatan PDRB, pendapatan per kapita, hingga IPM kita yang semakin membaik. Dengan berbagai capaian ini, kita berharap rapor SAKIP Banywuangi meningkat tahun depan,” kata Yayan, sapaan akrabnya.
- Jokowi Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi, Pj Gubernur Adhy Komitmen Kawal PTSL
- Kasus DBD di Banyuwangi Meningkat Signifikan, 4 Pasien Meninggal Dunia
- Halal Bihalal Bersama Para ASN, Bupati Ipuk Minta Kebaikan Ramadan dalam Bekerja
