Ketegasan Presiden Joko Widodo yang melarang para menterinya berbicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden mendapat dukungan dari DPD RI.
- LaNyalla Ajak NU Perjuangkan Kembali ke UUD 1945 Asli
- PP Kota Probolinggo Usut Pelaku Tempel Sticker La Nyalla Mataliti Di Gambar Wajah Wali Kota Probolinggo
- Gambar Wajah Wali Kota Probolinggo Ditempeli Sticker La Nyalla Mattalitti, Ketua DPRD: Perilaku Jelek Jangan Ditiru
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan bahwa para menteri harus berhenti membuat gaduh dan mengikuti instruksi presiden.
"Presiden sudah mengeluarkan sikap dan instruksi terkait masalah penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode. Seluruh menteri harus taat terhadap hal itu," katanya kepada wartawan, Rabu (6/4).
Menurut LaNyalla, presiden memperlihatkan ketaatannya terhadap konstitusi dengan menolak penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode.
"Sebagai pembantu presiden, menteri pun harus taat dengan hal tersebut," katanya.
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, banyak permasalahan lebih penting yang dihadapi masyarakat.
"Masyarakat masih menghadapi permasalahan ekonomi dan semakin tertekan dengan tingginya harga-harga. Saat-saat seperti ini pemerintah harusnya memberi solusi, bukan malah menambah beban pikiran masyarakat dengan masalah penundaan pemilu dan jabatan 3 periode," katanya. 
- Warga Antre Beli Sembako Murah hingga Pingsan, Ini Usul Al-Hasanah Foundation kepada Presiden Jokowi
- Rencana Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal ke Prabowo, TB Hasanuddin: Dalam TNI Tak Ada Pangkat Kehormatan
- Apakah Prabowo Bakal Disetir Jokowi Jika Jadi Presiden?
