Kabupaten Lamongan terus meningkatkan tata kelola keuangan pemerintahan yang akuntabel dan transparan terus dilaksanakan. Hal ini menjadi tekat bulat ditujukan guna memberikan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat.
- 8 Jam Diperiksa KPK, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi Ngaku Tidak Ditanya Soal Penerimaan Uang Korupsi
- Pak Yes Dikukuhkan Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Lamongan
- 894 Tenaga Kesehatan Lamongan Resmi Diangkat Sebagai PPPK
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mewakili empat kepala daerah menerima (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas LKPD (Laporan Keuangan Perangkat Daerah) tahun anggaran 2021 di Kantor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Jawa Timur Sidoarjo, Jum'at (13/5).
Pada kesempatan tersebut, Yuhronur mengungkapkan bahwa penyerahan LKPD merupakan sebuah kewajiban dari pemerintah daerah kabupaten/kota, sebagai tanggungjawab pelaksanaan APBD.
Yuhronur juga mengucapkan terima kasih atas masukan, koreksi, perbaikan, maupun rekomendasi yang telah diberikan BPK serta tim pemeriksa dalam proses pemeriksaan. Bupati Lamongan akrap disapa Pak Yes mengatakan akan segera melakukan tindak lanjut serta menyusun rencana aksi, yang dalam implementasinya akan terus dilakukan koordinasi.
"Masih ada beberapa kekurangan kami dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang harus kami tindaklanjuti demi perbaikan kedepannya. Dalam menindaklanjuti temuan temuan tersebut kami telah menyusun rencana aksi, yang dalam implementasinya terus kami lakukan koordinasi. Mohon bimbingan dan saran dari BPK agar tindak lanjut tersebut dapat terselesaikan secara tepat sasaran dan tepat waktu," ucap Pak Yes sapaannya dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jum,at ( 13/5)
Tidak hanya serius dan konsekuen menyusun laporan keuangan serta berupaya maksimal memenuhi ketentuan undang-undang, juga menyampaikan LKPD unaudited kepada BPK lebih awal, pada kesempatan tersebut Lamongan bersama Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Pasuruan, dan Sampang berhasil memperoleh apresiasi dari BPK RI berupa opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
Opini WTP ini diungkapkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Joko Agus Setyono, diberikan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telak dilaksanakan pemerintah daerah.
Pihaknya juga mengapresiasi atas keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan opini WTP, termasuk salah satunya Kabupaten Lamongan yang berhasil memperoleh predikat Opini WTP selama 6 kali secara berturut-turut.
"Kami berharap, raihan opini WTP ini dapat terus dipertahankan di masa mendatang, serta dapat mendorong jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel, sehingga opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat," harap Joko Agus Setyono.
- Maju di Pilgub Jatim 2024, Khofifah Merasa Nyaman Berpasangan Emil Dardak
- Ketua Demokrat Banyuwangi Jajaki Koalisi Pinang Posisi Cawabup dari PKB
- Minimarket Vs Warung Kelontong Madura, Kekhawatiran yang Berlebihan!
