Fraksi Gerindra DPRD Jatim meminta agar Pemprov memberikan bantuan kepada peternak yang terdampak wabah Penyakit Kuku dan Mulut (PMK). Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran untuk bantuan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Jawa Timur 2022.
- Rumusan Butir Maklumat KAMI Telah Selesai
- Pimpinan DPR RI Apresiasi Pencabutan Aturan PCR untuk Penerbangan
- Natalius Pigai Tolak Pemberlakukan Otsus Papua, Ini Alasannya
“Kami melihat hal ini sama dengan Covid-19 dimana sebuah kejadian luar biasa semuanya berdampak luar biasa disegala sector bagi masyarakat di Jawa Timur sehingga perlu ada penanganan khusus pula untuk PMK tersebut,” jelas pria asal Jember ini saat dikonfirmasi, Rabu 6 Juli 2022.
Pria yang akrab dipanggil gus Mufa ini mengatakan pihaknya mendesak pihak-pihak terkait di sector pemerintah misalnya dinas kesehatan dan lainnya untuk lebih berpikir ke hal-hal teknis untuk mengatasi dampaknya.
“Saya mengambil contoh saat ini sedang masuk ajaran baru mau masuk sekolah atau pondok pesantren. Banyak anak peternak akan masuk sekolah atau pesantren dimana ini yang harus diperhatikan pemerintah tersebut. Jangan sampai lima tahun ke depan akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Jangan sampai gara-gara PMK proses sekolah maupun di ponpes terganggu,” jelas presiden LSN ini.
Ketua TIDAR Jawa Timur ini mengatakan dampak –dampak ekonomi juga harus diperhatikan Pemprov Jawa Timur.
”Kalau PMK tidak bisa diatasi dalam jangka waktu pendek, maka Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur,mendesak Pemprov mengambil langkah teknis untuk memberikan pelatihan lainnya untuk peternak,” jelasnya.
Lalu Gus Fawait memberi contoh sejumlah pelatihan-pelatihan yang bisa dilatih kepada peternak antara lain pelatihan budidaya air tawar yang tidak menunggu waktu lama untuk memanennya.
“Kalau budidaya air tawar cukup dua sampai empat bulan bisa dipanen,” sambungnya.
Dengan adanya pelatihan tersebut, lanjut gus Fawait, manfaatnya adalah memberikan penghasilan lain bagi peternak sambil menunggu pandemi PMK sudah usai.
Diakui olehnya, saat ini Pemprov sedang menunggu payung hukum terkait bantuan untuk peternak.
”Meski demikian, tidak ada salahnya kalau langkah-langkah tersebut sudah dirumuskan apalagi sebentar lagi ada pembahasan PABD Jawa Timur,” jelasnya.
Atas fakta dampak meluasnya PMK tersebut dimana fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, sambung Gus Fawait mengaku sudah menginstruksikan seluruh anggota fraksi yang ada disetiap komisi di DPRD Jawa Timur untuk kompak menyuarakan kepada OPD-OPD dilingkungan Pemprov untuk memikirkan dampak PMK terhadap nasib peternak di Jawa Timur.
“Kalau urusan ini,tentunya bukan diurus satu OPD saja, melainkan seluruh OPD di Pemprov mitra masing-masing komisi. Suara fraksi Gerindra mendorong agar ada langkah-langkah taktis untuk membantu peternak bersama dampaknya khususnya saat ini sebentar lagi penerimaan siswa baru disekolah maupun di ponpes,” jelasnya.
- Pilkada serentak 2024, Ini Sederet Kader Internal Yang Diusung Golkar Jatim
- Hilangkan Kesenjangan Sosial di Sekolah, Wali Kota Eri Berencana Samakan Seragam Setiap Sekolah
- Legislator DPRD Jatim Kawal Aspirasi Nakes Dalam RUU Kesehatan
