DPRD Jawa Timur menyambut positif rencana pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur hasil seleksi Tim Penilai Akhir pada 15 Juli 2022. Sekdaprov definitif tersebut diharapkan bisa wujudkan visi misi Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Agar kebuntuan dan stagnisasi pembangunan keuangan Pemerintah Provinsi bisa segera teratasi dengan Baik.
- Sekda Prov Jatim: Acara Karapan Sapi Sudah Masuk Dalam Kalender Wisata Provinsi Jawa Timur
- KPK Geledah Gedung Sekdaprov Jatim
- Sekdaprov Jatim Angkat Bicara Soal Tudingan Kurang Cermat Dalam Penyusunan RAPBD 2023
Sambutan positif ini wajar muncul dari kalangan DPRD Jatim. Mengingat sejak April 2021 lalu, posisi Sekdaprov dijabat Pelaksana Harian (Plh) dan dilanjutkan Penjabat (Pj) yang semuanya bersifat sementara. Sehingga tidak ada kewenangan yang maksimal sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Bahkan cenderung membuat Roda Pemerintah di Jawa TImur tidak berjalan dengan Baik. Karena hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi kurang kondusif , khususnya dalam setiap pembahasan APBD.
Hadi Dediansyah, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim menyampaikan bahwa pelantikan Sekdaprov Jatim yang baru memunculkan secercah harapan baru bagi masyarakat Jawa Timur. Konsep dan kebijakan pembangunan yang dicanangkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa diyakini bakal berjalan dengan baik..
“Saya optimis dengan dilantiknya Sekdaprov Jatim definitif ini dapat mengimplementasikan program-program Gubernur Khofifah, kami percaya Gubernur Khofifah tidak salah pilih Sekdaprov,” terang pria yang akrab disapa Cak Dedi ini, Kamis 14/7/2022.
Wakil Ketua Komisi A periode 2019-2022 yang kini pindah tugas ke Komisi E ini mengaku cukup memahami situasi dan kondisi pemerintahan Jawa Timur yang sebelumnya kurang terkoordinasi dengan Baik. Sehingga banyak program Gubernur yang termaktub dalam Perda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Program Gubernur kami akui cukup Bagus, tapi kalau implementasinya tidak berjalan Baik, korbannya tentu masyarakat Jawa Timur. Nah, kami tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi,” ingat politisi yang disebut-sebut Bakal maju di Pilwali Surabaya 2024 nanti.
Senada, Mathur Husyairi anggota Fraksi Keadilan Bintang Nurani DPRD Jatim mengungkapkan banyak dinamika yang mewarnai proses penetapan Sekdprov Jatim. Mulai dari menetapkan pejabat sementara yang nyatanya bikin amburadul pemerintahan. Nah, hal semacam itu jangan ada lagi di Jawa TImur.
“Meski begitu saya menghormati keputusan apapun yang dilakukan gubernur, sebab user-nya adalah gubernur,” ujar Mathur.
Salah satu Vokalis Indrapura ini siap menjalankan fungsinya sebagai legislatif melakukan kontrol kebijakan pemprov. Kebijakan CETTAR (cepat efisien tanggap transparan dan responsif harus menjadi nafas utama seluruh pejabat di eksekutif utamanya Sekdaprov.
“Jangan kemudian ada komunikasi yang tidak bagus, antara eksukutif dan legislatif,” tegas anggota Komisi E ini.
Dengan dilantiknya Sekdaprov definitif nanti, kata Matur, maka jabatan sekretaris daerah harus menjadi leader yang bagus dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), legislatif, seluruh jajaran samping (Forkopimda).
“Karena mereka (OPD dan sekdaprov) harus mampu mengimplementasikan dan menerjemahkan visi misi gubernur. Sekdaprov nanti harus bisa mewujudkan Jatim Bangkit dan pemulihan ekonomi,” pungkas Matur.
Sementara itu, M Khulaim Junaidi, Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PAN mengaku sangat senang dengan kabar kepastian pelantikan Sekdaprov Definitif ini. Setelah satu tahun lebih Pemprov Jatim tidak terisi sekda, hanya Plh dan Pj. Tentu keputusan ini bisa menjadi solusi atas terkendalanya kerja cepat Gubernur dalam rangka percepatan pembanguna Jatim.
“Dengan adanya definitif ini, pastinya tidak bekerja biasa-biasa saja. Tapi perlu kerja extraordinary,” ujar Khulaim.
Tapi yang jelas dengan Sekdaprov definitif ini, Gubernur Khofifah sudah menyelesaikan satu tugas pentingnya. DPRD melihat ada keseriusan dari Gubernur untuk bagaimana memperbaiki sistem pemerintahan di Jawa TImur. Karena fungsi Sekda ini harus bisa memanage dan mensinergikan OPD-OPD dalam mendukung program-program pemerintah. “Antar OPD harus sinergi. Karena banyak program yang harus melibatkan banyak OPD. Misalnya program pemulihan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penanganan wabah PMK dan sebagainya,” tandasnya.
- Caleg Terpilih DPRD Jatim, Mahdi Terus Melaju di Pilkada Probolinggo
- HUT PMII Ke-64, Khofifah Ajak Mahasiswa Bangun Kualitas Pergerakan dengan Semangat Amar Ma’ruf Nahi Munkar
- Trans Jatim Koridor Surabaya-Bangkalan Dibuka, DPRD Jatim: Harus Nyaman, Jangan Menguras Emosi
