Legislatif dan Eksekutif komitmen pelaksanaan anggaran ditahun berikutnya untuk lebih baik lagi. Hal tersebut disepakati dalam rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2021.
- Gelar Halaqah, PBNU Rumuskan Program Sawit Rakyat dan Perhutanan Sosial
- Sidak Persiapan Mudik Lebaran Di Terminal Bunder, dr Agung Mulyono Minta Dishub Jatim Perhatikan Dua Hal Ini
- Hasto Sebut Ada yang Ingin Pecah Belah PDIP, Pengamat Sebut Ganjar Aset Politik
"Sudah tugas DPRD membahas laporan pertanggung jawaban yang sudah melalui proses melalui RDP Komisi, sampai Banggar hingga puncaknya pengambilan keputusan bersama memang apapun yang telah dibahas bersama jelas sama-sama melakukan perbaikan," ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Slamet Rijadi usai pimpin rapat dikutip Kantor berita RMOLJatim, Jumat (15/7).
Slamet menambahkan, DPRD bersama Pemkab Madiun akan menjalin komitmen dan koordinasi lebih kuat, agar pelaksanaan anggaran pada tahun 2022 dan tahun berikutnya lebih efektif dan efisien serta serapan maksimal.
Sementara itu, Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro mengatakan ada beberapa hal yang harus dirumuskan bersama Legislatif usai di tekennya nota pertanggungjawaban APBD Tahun 2021, diantaranya pengalokasian SILPA dalam Perubahan APBD tahun 2022 untuk mendukung kegiatan prioritas. Peningkatan kinerja badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penyesuaian pagu anggaran belanja modal secara bertahap untuk memenuhi mandat Undang-undang No 1 Tahun 2022. Serta, penyelesaian piutang pajak daerah terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
"Pengambilan keputusan atas pertanggung jawaban APBD Tahun 2021 akan ada catatan yang harus diperbaiki di 2022, menjadi referensi kita untuk perbaikan. Ada beberapa catatan yang harus kita sikapi dan tindak lanjuti seperti yang saya sampaikan bahwa fluktuatif regulasi semakin cepat dan respon kita harus bisa semakin cepat bagaimana kesesuaian antara regulasi dan realitas di lapangan," tutur pria yang akrab disapa Kaji Mbing.
Sekedar diketahui, dalam pandangan umum fraksi-fraksi, Legislatif menyoroti tinggi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2021. Namun, menyadari bahwa angka SILPA yang lebih dari Rp 298 miliar tersebut terjadi lantaran kondisi pandemi yang belum stabil.
Banyaknya kegiatan yang belum terlaksana sedangkan alokasi anggaran sudah tersedia. Selain itu, anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari dua rumah sakit milik Pemkab Madiun meningkat signifikan seiring banyaknya pasien covid-19 yanh di tangani.
- Tari Solah Kampung Pesilat Madiun Pecahkan Rekor MURI Dunia di Hardiknas 2024
- Ini Alasan Golkar Kota Madiun Tak Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota
- DPD PAN Madiun Dukung Zulhas Kembali Pimpin PAN
