Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengkritik keras kebijakan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut dia, yang seharusnya dihapus di negeri ini adalah korupsi, bukan subsidi.
- Nataru, Konsumsi BBM Pertalite Diprediksi Naik 4 Persen
- Beralih Digital, Kelompok Milenial Ajak Masyarakat Bayar BBM Pakai MyPertamina
- Cak Imin Janjikan BBM Gratis jika Menang Pilpres, Demokrat: Buatlah Janji yang Realistis
“Negara ini lahir untuk melindungi tumpah darah, mencerdaskan kehidupan, dan memajukan kesejahteraan rakyatnya. Hal itu dilakukan dengan memastikan rakyatnya tidak semakin menderita dan miskin,” ujarnya, Minggu (4/9).
Secara tegas LaNyalla mengatakan, jika kenaikan harga BBM bisa membuat rakyat semakin menderita dan menambah jumlah kemiskinan, maka hal tersebut tidak boleh ditempuh oleh pemerintah sebagai kebijakan.
Apalagi, LaNyalla meyakini BLT belum 100 persen menjawab persoalan.
“Seolah subsidi untuk kepentingan hajat hidup orang banyak itu optional. Bisa dicabut sebagai pilihan. Itu karena kita memahaminya sebagai subsidi. Padahal itu kewajiban negara. Apakah nanti BLT juga akan terus-menerus? Mungkin tidak juga. Jadi perlahan-lahan bisa dihentikan juga,” imbuhnya.
Kewajiban negara adalah untuk memastikan rakyat, sebagai pemilik kedaulatan yang sah, dapat mengakses kebutuhan hidupnya dengan layak.
Artinya, semakin hari rakyat harus semakin sejahtera. Adapun yang wajib dilakukan pemerintah adalah menghilangkan total korupsi yang membebani APBN.
“Jangan kemudian memberi perlindungan rakyat (subsidi) dianggap membebani APBN. Sementara bayar bunga utang sekitar Rp 400 triliun setahun pemerintah tidak mengeluh,” tegasnya. 
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
- Rini Indriyani, Sosok Kartini Hebat di Balik Kesuksesan Wali Kota Eri Cahyadi
