Sejumlah rekanan Wastafel Penanganan Covid-19 Kabupaten tahun 2020, kecewa setelah mendapatkan kabar Pemkab Jember hanya menganggarkan dalam perubahan APBD 2022 sebesar Rp1,5 miliar.
- PDIP Jember Mulai Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Jember 2024, Terbuka Untuk Umum
- Raih Suara Terbanyak di Pileg, Gus Fawait Siap Mundur Jika Diberi Mandat Jadi Cabup Jember
- Lelang Proyek Pembangunan Alun-alun Jember dan Jalan Andongrejo-Bandealit Senilai Rp40 M Dinilai Ilegal
Pasalnya, Pengadilan Negeri Jember sudah memerintahkan tergugat yakni Bupati Jember dan BPBD Jember, untuk membayar tunai kepada 14 rekanan senilai Rp13 miliar lebih.
"Saat menanggapi tuntutan pendemo, Bupati Jember, Hendy Siswanto mengaskan, siap membayar jika ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau ada rekomendasi BPK," ujar kuasa rekanan dari CV Putera Rasamala, Imam Muslim, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Karena itu Sebanyak 14 rekanan menggugat ke pengadilan, dengan 41 gugatan sederhana wanprestasi pembayaran dana proyek wastafel. Setelah mengadu nasib di pesidangan, 14 rekanan tersebut akhirnya berhasil memenangkan 41 gugatan. Bahkan putusan hakim PN Jember sudah inkrah.
Dalam amar putusan, hakim memerintahkan tergugat yakni BPBD Jember termasuk Bupati Jember membayar hak 14 rekanan dengan total Rp13,9 miliar. Namun, kenyataannya Pemkab Hanya menganggarkan 1,5 miliar dalam APBD Perubahan tahun 2022.
"Kami meminta Pemkab dan DPRD Jember tidak lagi mengulur-ulur waktu. Sebab, rekanan sudah rugi, karena hampir 2 tahun harus menanggung biaya bunga pinjaman bank," katanya.
"Para rekanan tersebut, sudah kolaps," imbuhnya menegaskan.
Sementara itu, salah seorang anggota Badan Anggaran DPRD Jember, David Handoko Seto menyatakan prihatin, karena tim anggaran Pemkab Jember hanya menyediakan Rp1,5 miliar untuk membayar hutang dana proyek Wastafel.
"Mestinya Pemkab Jember menganggarkan sesuai putusan pengadilan (Rp13,9 miliar), yang sudah berkuatan hukum tetap. Faktanya hanya menganggarkan Rp1,5 miliar," katanya.
Dengan demikian, selebihnya rekanan tersebut harus menunggu APBD tahun anggaran 2023. 
- Bali United Bantai Persebaya di Hadapan Bonek
- Eks Bupati Malang Rendra Kresna Bebas Bersyarat, Tiap Bulan Wajib Lapor hingga 2028
- DPRD Jatim Harap Ada Tambahan Armada Untuk Lebaran Tahun Depan
