Sengketa proses pemilu yang sudah dilayangkan sejumlah partai politik (parpol) yang tak lolos tahap verifikasi administrasi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bakal dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
- Masyarakat Sedang Sulit, Sri Mulyani Sebaiknya Optimalkan Anggaran Bukan Malah Terapkan Pajak Sembako
- Legislator Surabaya Dukung Wali Kota Eri Wujudkan Herd Immunity di wilayah Aglomerasi
- DPRD Jatim Berharap Pembangunan TPA Di Blitar Segera Realisasi
Anggota KPU RI yang mengepalai Divisi Hukum dan Pengawasan, Mochammad Afifuddin, memastikan kesiapan pihaknya untuk menghadapi gugatan 6 parpol yang tidak bisa lanjut ke tahap verifikasi faktual.
"Kita pasti siap untuk menghadapi dan menjelaskan atas gugatan-gugatan yang dilakukan oleh parpol," ujar Afif saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (18/10).
Lebih lanjut, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ini menyampaikan beberapa hal yang tengah dipersiapkan pihaknya untuk menghadapi gugatan sengketa proses pemilu yang dilayangkan 6 parpol tak lolos verifikasi administrasi.
"Kita akan menjawab yang disoal oleh partai-partai itu. Basisnya kan berkas-berkas yang mereka sudah sampaikan juga," katanya.
"Sampai sekarang kami belum mendapat materi gugatan," tambah Afif menutup.
Hingga hari ini, Selasa (18/10), Bawaslu RI sudah menerima berkas gugatan sengketa proses pemilu dari 2 parpol. Yaitu Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
Sementara 4 parpol lainnya masih melakukan konsultasi ke Bawaslu RI sebelum melayangkan gugatan. Mereka adalah Partai Republik Satu, Parsindo, Partai Republik, dan Partai Republikku Indonesia. 
- Parpol Pengusung Capres yang Kalah Seharusnya Oposisi
- KPU Jember Tolak Laporan Dana Kampanye 4 Parpol
- Pertemuan Wali Kota Eri dengan Pimpinan Parpol jaga Kondusifitas Surabaya
