Parpol

Partai politik pengusung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang mengalami kekalahan pada Pilpres 2024 seharusnya beroposisi, atau berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember menolak Laporan awal dana kampanye (LADK) 4 Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Jember. Sebab, ada sejumlah Calon Legislatif (Caleg) DPRD setempat tersebut belum memiliki akun LADK. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar pertemuan dengan seluruh pimpinan partai politik (parpol) di rumah dinasnya, Rabu (18/10) sore.

Pemilu sepertinya bukan untuk rakyat bila ada pihak yang enggan keluar dari zona nyaman. Sebaliknya, malah menggunakan kekuasaan untuk merangkul pihak-pihak tertentu untuk kepentingan golongan bukannya rakyat. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara terang-terangan mengatakan mempunyai data intelijen, sehingga mengetahui seluruh internal dan arah koalisi partai politik. 

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui semua hal berkaitan partai politik.

Penggantian pengurus partai politik (Parpol) di tengah tahapan Pemilu 2024 berjalan, tak lantas mengubah daftar calon anggota legislatif (Caleg) yang didaftarkan.

Hasil riset yang dilakukan Surabaya Survey Center (SSC) mengungkap bahwa masyarakat Surabaya cenderung memiliki pertimbangan secara mandiri dalam memilih Partai Politik (Parpol) maupun caleg pada Pemilu 2024.

Ratusan Bakal Calon Legislatif ( lCaleg) dari 14 Parpol di Kabupaten Jember, belum mengajukan perbaikan berkas administrasi bakal calon legislatif (Bacaleg)nya. Sebab, hingga Sabtu( 8/7) atau H -1 waktu penutupan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, hanya ada Partai Politik (Parpol), yang mengajukan Perbaikan Administrasi Bacaleg. Selebihnya, sebanyak 14 Parpol, masih belum ada keterangan.

Kegiatan sosialisasi partai politik diimbau tidak disalahgunakan oleh partai politik peserta Pemilu 2024 menjadi ajang kegiatan kampanye dari para Bakal Bacaleg, Bakal Calon Kepala Daerah, dan Bakal Calon Presiden (Bacapres).

Secara sistem, politik di Indonesia menggunakan sistem multipartai. Namun, jika melihat pola relasi antar partai politik dan pola relasi kekuasaan terhadap partai politik di sekitarnya, maka dapat diartikan bukan demokrasi multipartai.

Masa pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) yang telah dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam satu pekan terakhir harus mendapat perhatian serius dari setiap partai politik peserta Pemilu 2024.

Langkah sejumlah partai politik (parpol) yang tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 dengan menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), berpotensi menimbulkan kegaduhan.

Pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang menyebut ada partai politik yang terafiliasi dengan kegiatan terorisme dianggap sebagai langkah yang kurang tepat.