Keluhan administrasi kependudukan bermasalah, masih menjadi problem yang cukup banyak dirasakan masyarakat Bondowoso.
- Bupati Mojokerto Dukung Kompetensi Peternak Milenial
- Emas Masih Dominasi Jaminan Gadai Di Masa PPKM
- Demi Pemulihan Korban Gempa Malang Selatan, BCA Salurkan Donasi
Ratusan masyarakat tampak mendatangi kediaman salah satu anggota DPRD Bondowoso, Fraksi PKB, H. Mahfid, dalam sosialisasi program 'Sehari Bersama Warga Desa', Rabu (19/10/202
Masyarakat tersebut dipermudah dalam mengurus administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan bantuan sosial di Dinas Sosial.
Anggota Fraksi PKB, H. Mahfid mengatakan, antusias masyarakat dalam kegiatan ini sangat luar biasa, yang datang pun bukan hanya dari kecamatan Tlogosari dan sekitarnya saja, namun juga ada yang dari Tamanan, bahkan dari dapil 5.
"Kegiatan pelayanan seperti ini harus kita masifkan, terutama yang berkaitan dengan adminduk dan pelayanan sosial,"ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Jih Mahfid (sapaan akrabnya) tidak menyangka peserta yang hadir melebihi dari perkiraan awal yang hanya diperkirakan 300-an saja.
"Hari ini ada sekitar 700 lebih yang datang. Mereka yang tidak bisa terlayani di hari ini tetap bisa mengajukan perbaikan melalui kami langsung,"ungkapnya.
"Yang jelas pelayanan tidak hanya sehari bersama warga, pelayanan kita berhari-hari bersama warga,"imbuhnya.
Sebelumnya Mahfid ini mengaku sering didatangi oleh warga yang mengeluhkan tentang persoalan jaminan sosial atau jaminan kesehatan.
"Sekalipun ini menjadi tanggung jawab eksekutif. Kita dorong sinergitas antara legislatif dan eksekutif untuk mengurai permasalahan ini,"terangnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB Bondowoso, Tohari, mengatakan, acara 'Sehari Bersama Warga' tersebut, merupakan pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD khususnya dari Fraksi PKB.
"Kegiatan 'Sehari Bersama Warga' ini ada di lima lokasi, Maesan, Klabang, Tlogosari, Tegal Ampel dan Tamanan. Ini lokasi yang ketiga, Minggu depan di Tegal Ampel dan kemudian di Tamanan,"tuturnya.
Tohari yakin, masyarakat yang gelisah dengan permasalahan adminduknya atau BPJS Kesehatannya ini pasti datang.
Kedepannya, Tohari berharap kegiatan seperti ini tidak dilakukan oleh legislatif melainkan dilakukan oleh eksekutif, karena ini pekerjaan ranahnya eksekutif.
"Tapi catat, jika tetap masih banyak keluhan dari masyarakat, insyaallah di tahun 2023 kami akan lebih masif,"pungkasnya.
Untuk informasi, kegiatan tersebut menghadirkan tiga dinas terkait yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) dan Badan Penyelenggara Kesehatan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk membantu masyarakat.
Ketiga instansi tersebut melayani permasalahan administrasi kependudukan (Adminduk) dan pengurusan BPJS Kesehatan yang sudah non aktif.
