Ratusan PKL Geruduk Kantor DPRD Kabupaten Kediri

Ratusan massa yang tergabung dalam MAPKO Nusantara di Kediri menggelar aksi demo, pada Selasa (24/01).

Baca Juga

Massa terdiri dari perkumpulan Pedagang Kaki Lima (PKL) kawasan Simpang Lima Gumul dan sejumlah LSM berkumpul di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri untuk menyampaikan aspirasi di beberapa titik di kawasan Simpang Lima Gumul hingga Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri.

Lalu lintas Jalan Soekarno Hatta sempat dialihkan saat massa aksi berkumpul di depan kantor DPRD Kabupaten Kediri. Massa menyuarakan menolak pembatasan akses masuk kawasan SLG yang tertuang dalam surat edaran Sekda Kabupaten Kediri tertanggal 19 Januari 2023.

Andre Asharianto, Ketua MAPKO Nusantara mengatakan, para pedagang kaki lima menuntut surat edaran tersebut dicabut karena mengurangi pendapatan mereka.

"Kami minta, surat edaran itu dicabut. Jika tidak dicabut, sangat mengurangi pendapatan kita sebagai pedagang, Kata Andre dikutip Kantor Berita RMOL Jatim.

Ayu, salah satu PKL yang ikut demonstrasi mengaku pendapatannya turun drastis saat edaran tersebut diterapkan. Biasanya sehari bisa mendapatkan 300 ribu rupiah, saat kebijakan diterapkan hanya mendapatkan 50 ribu rupiah.

"Kami merasakan penurunan pendapatan yang cukup drastis, sejak diberlakukannya surat edaran tersebut. Biasanya dalam sehari bisa meraup 300 ribu rupiah, sekarang sehari saja hanya 50 ribu rupiah, ungkapnya.

Sementara itu, Perwakilan massa ditemui Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Dodi Purwanto, Sekda Kabupaten Kediri, M Solikin, serta sejumlah SKPD Kabupaten Kediri.

Sempat terjadi aksi dorong mendorong dengan petugas lantaran tidak sabar menunggu keputusan dari pemangku kebijakan.

Massa akhirnya membubarkan diri setelah Sekda Kabupaten Kediri mengatakan akan membekukan surat edaran tersebut hingga waktu yang belum ditentukan.