Warga RW 10 Menur Gang 5 Surabaya mengeluhkan persoalan administrasi kependudukan (Asminduk) kepada Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno.
- Pemkot Surabaya Raih Insentif Fiskal Penurunan Stunting, Wali Kota Eri Komitmen Tingkatkan SDM
- Sukses Tekan Kemiskinan Ekstrem-Stunting, Sri Mulyani Beri Insentif Rp19 Miliar ke Surabaya
- Wali Kota Eri Terbitkan SE Peningkatan Kewaspadaan Risiko Penyebaran Mpox
Hal tersebut disampaikan saat reses Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) di wilayah tersebut.
"Misalnya saya, punya akte nikah semuanya benar datanya. Nama benar, alamat benar, nama orang tua laki dan nama orang tua perempuan benar. Tapi ditengah perjalanan Kartu Keluarga (KK) berubah tidak sama dengan akte nikah," kata Sudiro warga Menur Gang 5 Surabaya dikutip Kantor Berita RMOLJatim saat menyampaikan aspirasinya, Rabu (25/1) malam.
Mantan Ketua RW tersebut kembali mengatakan, ada juga warga yang nama orang tua laki-laki dan nama orang tua perempuan sama.
"Ada juga yang tidak punya KK karena berkas-berkas pendukungnya hilang. Sehingga tidak punya KTP. Padahal dia warga Surabaya asli," terangnya.
Lebih lanjut Sudiro mengatakan, ketika diurus ke kelurahan ternyata sulit. Kondisi seperti ini banyak dialami warga Menur Gang 5.
"Padahal data kependudukan ini sangat penting untuk mengurus berbagai keperluan. Karena itu kita ingin persoalan tersebut ada solusinya," jelasnya.
Menjawab keluhan warga tersebut, Wakil Ketua Komisi B Anas Karno meminta kepada Sudiro untuk mendata warga yang menghadapi persoalan administrasi kependudukan tersebut. Selanjutnya dicarikan solusi.
"Saya baru tahu kalau ada persoalan seperti ini. Sangat disayangkan kalau ada warga tidak bisa mengurus KK, sehingga tidak punya KTP," paparnya.
Padahal kata legislator Fraksi PDIP tersebut, kalau tidak punya KTP maka Pemkot Surabaya tidak bisa memberikan intervensi berbagai program.
"Seperti berbagai program bantuan sosial, diantaranya rutilahu, permakanan, sekolah gratis, seragam gratis, bea siswa SMA/SMK, dan lain sebagainya," imbuhnya.
Anas meminta kepada lurah setempat untuk turun ke warga yang menghadapi persoalan administrasi kependudukan tersebut.
"Kita minta lurah untuk turun melihat langsung persoalan warga dan dicarikan solusinya," pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bawaslu Banyuwangi Respon Surat Kemendagri 100: Bupati Calonkan Lagi Harus Cuti
- Berhasil Gerakkan UMKM, Wali Kota Eri Raih Penghargaan Tanda Jasa Bakti dari Menteri Koperasi dan UKM
- Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Diduga Ikut Bantu Pengajuan PK Mardani Maming
