DPD RI Minta Pemerintah Tidak Setengah Hati Penuhi Pangan Masyarakat

 Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin/Net
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin/Net

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin meminta Pemerintah agar konsisten dalam merealisasikan program penyediaan dan pemenuhan pangan bagi masyarakat.


Permintaan ini disampaikan Sultan B. Najamudin menyusul adanya peningkatan harga minyak goreng kemasan merk Minyakkita yang merupakan produk hasil program minyak goreng murah pemerintah di pasaran.

Harga Minyakkita melambung tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp 14 ribu per liter karena diduga proses produksinya sudah dihentikan.

Menurutnya, di tengah ancaman resesi ekonomi global seperti sekarang, pemerintah tak boleh setengah hati dan hanya setengah jalan menyediakan produk pangan strategis yang terjangkau bagi masyarakat.

“Program minyak goreng murah sudah menjadi primadona masyarakat kelas menengah ke bawah pasca krisis minyak goreng sawit awal tahun lalu,” ujarnya kepada wartawan, Senin (30/1).

Ketiadaan pasokan minyak goreng murah dikhawatirkan bisa menaikkan kembali harga minyak goreng kemasan bermerk lainnya. Padahal program ini dilaksanakan dengan dasar hukum yang jelas melalui peraturan menteri perdagangan.

"Apakah Permendag 41 tahun 2022 sudah dicabut? Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Karena sebentar lagi sudah memasuki bulan Ramadhan,” tegasnya.