Presiden Joko Widodo seolah sedang menunjukkan sikap mencla-mencle dalam menghadapi Pilpres 2024. Sebab, dulu mantan walikota Solo itu pernah menyatakan tidak mau ditarik dalam pilpres, tapi nyatanya kini justru berbeda.
- Puluhan Nyawa Petugas KPPS Tak Terselamatkan, Hidayat Nur Wahid Turut Prihatin
- Pimpinan MPR Apresiasi Langkah MA Larang Pengadilan Catat Nikah Beda Agama
- HNW: Kita Sudah Berkali-kali Pemilu, Seharusnya Pemilu 2024 Semakin Baik
Kini, Presiden Jokowi bahkan seolah menjadikan Istana Negara sebagai posko pemenangan kelompok tertentu. Jokowi juga dinilai cawe-cawe terlalu dalam urusan peta politik partai dalam menghadapi Pemilu.
"Pak Jokowi sudah benar ketika dulu bilang, ‘Pilpres domainnya partai politik, jangan ditarik-tarik’. Sudah benar itu. Mestinya itu dilaksanakan," tegas Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/5).
Legislator dari Fraksi PKS ini juga mengingatkan soal teguran Pramono Anung kepada Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak boleh menggunakan Istana Negara untuk membahas kepentingan politik dan berlaku netral.
Kini, Hidayat justru mempertanyakan konsistensi Pramono Anung yang tidak menegur Jokowi lantaran mengumpulkan ketum partai politik di Istana Negara untuk membahas Pemilu 2024.
Hidayat menekankan, Istana Negara bukan hanya tempat kerja presiden semata, tetapi milik semua pihak.
"Kepala negara itu adalah yang mengayomi warga bangsa, apapun latar belakang politiknya, apapun afiliasi koalisinya, selama mereka dalam koridor konstitusi dan UU, maka mereka posisinya sama di depan hukum," tegasnya. 
- Pertama dalam Sejarah, Eri Cahyadi Jadi Wali Kota Surabaya Pertama yang Terima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
