Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 secara berturut-turut di tahun 2023 ini. Opini WTP tersebut didapatkan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- Aksi Demo Tolak Revisi RUU Pilkada di Malang Ricuh, Massa Sempat Bakar Keranda hingga Lempar Petasan ke Gedung DPRD
- Pj Wali Kota Malang Raih Penghargaan Pembina Proklim Terbaik Tingkat Nasional 2024
- Kunjungi Stadion Kanjuruhan Malang, Keluarga Korban Minta Gate 13 Dikembalikan Semula
Bupati Malang, HM Sanusi menerima langsung LHP tersebut dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Karyadi, pada acara Penyerahan Serentak LHP atas LKPD se Jawa Timur, di Sidoarjo, Kamis (25/5).
"Capaian opini WTP ini adalah sebuah penilaian secara nyata dari BPK terhadap kinerja Pemkab Malang. Bagaimanapun ini hasil kerja keras kita bersama, tanpa kerjasama yang baik, mustahil kita mendapat opini WTP ini. Artinya, melalui kerja keras seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Malang dalam menggunakan dan mengelola keuangan negara secara efektif, transparan dan akuntabel,” ungkap Bupati Malang, Sanusi.
Kata Sanusi, opini WTP didapatkannya karena laporan keuangan yang telah disajikan Pemkab Malang memadahi dan handal atas Pengungangkapan, Kecukupan Bukti, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan disajikan memadahi dan secara material memberikan keyakinan yang dapat dipertanggung-jawabkan.
"Prestasi ini merupakan pencapaian kali kesembilan berturut yang diraih Pemkab Malang. BPK menyerahkan LHP dengan Opini WTP dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan BPK berdasarkan Undang-undang nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan," paparnya.
Ia pun berharap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dapat mempertahankan Opini WTP ini, karena di setiap tahun selalu ada peningkatan dan TLHP sudah mencapai 97,16%.
"Pondasi untuk mempertahankan Opini WTP ini, dalam rangka penyajian, pengungkapan sistem kendali intern kita, maupun ketaatan terhadap perundang-undangan akan terus dipertahankan dan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi," tuturnya.
"Kita akan berusaha meraih dan mempertahankan kembali Opini WTP ini secara berturut-turut di tahun-tahun berikutnya, dan di tahun ini Kabupaten Malang berada di urutan ke empat Provinsi Jawa Timur," ujarnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Nasib Gibran Terancam Pasca Jokowi Lengser Gegara Fufufafa
- Geger! Ibu Muda Ditemukan Tewas Terjatuh dari Lantai 6 Lippo Plaza Jember
- Deep Talks Soal Kepala Daerah Idaman di Unair, Khofifah Tekankan Transformational Leader
