Kontroversi izin ekspor pasir laut oleh Presiden Joko Widodo melalui PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, juga menjadi perhatian PDI Perjuangan.
- Ekspor Pasir Laut Keuntungannya Tak Sebanding Kerusakan Lingkungan
- Ekspor Pasir Laut Kebijakan Gegabah di Ujung Kekuasaan Jokowi
- Kebijakan Ekspor Pasir Laut Ancam Kedaulatan Negara
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, komitmen menjaga ekosistem laut dan ekologi sepatutnya harus dijaga.
Soal PP 26/2023, Hasto mengatakan, dia masih menunggu verifikasi tim ahli untuk melakukan penelitian. Namun, diharapkan ekspor pasir laut ini tidak membahayakan bagi Indonesia.
"Jangan sampai pulau-pulau kita tenggelam, karena adanya reklamasi secara liar tanpa izin," tegas Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (2/6).
Menurutnya, pembentukan tim ahli untuk melakukan riset terhadap sedimentasi laut Indonesia sangat penting, lantaran hasil riset itu dapat digunakan untuk program strategis nasional.
"Sehingga filosofinya, konsepnya tim yang dibentuk itu dalam rangka menjaga ekologi, dan itu sudah disampaikan kepada media sebagai komitmen dari Menteri Kelautan dan Perikanan, yang juga sudah dikonsultasikan dengan bapak Presiden Jokowi," terangnya.
Hasto menekankan PDIP akan memperhatikan dan mengawal kebijakan ekspor pasir laut ini.
"Sehingga, persoalan terkait dengan sedimentasi laut itu, nanti dapat dicari penyelesaiannya dengan memperhatikan betul aspek-aspek lingkungan," tutupnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Sidang Hasto Kristiyanto, Hakim Pertanyakan Sumber Dana PDIP
- Terungkap! Hasto Garansi Harun Masiku Gantikan Riezky Aprilia
- PDIP Belum Pasti Gabung Pemerintahan Prabowo, Analis Nilai Pertemuan dengan Megawati Tak Menjamin Koalisi Bertambah
