Penyidik Unit II Harda Polrestabes Surabaya dinilai tidak serius dalam penanganan kasus tanah wakaf jadi aset Yayasan Darul Hikmah di Jalan Kebonsari Tengah No.64-66 Kecamatan Jambangan Surabaya yang dilaporkan sejak tahun 2016 silam.
- Kapolrestabes Surabaya Ajak Sarapan Bareng dan Bagi Sembako Bersama Abang Becak
- Pembangunan Akhlak untuk Masyarakat Kota, Kapolrestabes Surabaya Kunjungi Para Ulama
- Dinilai Kerap Bikin Resah, Kapolrestabes Surabaya Panggil Dua Perguruan Silat
I Komang Aries Dharmawan, SH, MH selaku kuasa hukum subtitusi pelapor menjelaskan, kasus tersebut awalnya dilaporkan ke Polda Jatim pada 15 Juni 2016 dengan tanda bukti lapor Nomor: LPB/690/VI/2016/UM Jatim. Namun penanganannya dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya pada 23 Juni 2016
"Artinya hampir 7 tahun ini penyidik tidak serius menangani kasus yang dilaporkan. Padahal semua saksi dan saksi ahli telah diperiksa," ujarnya kepada Kantor Berita RMOLJatim di Mapolrestabes Surabaya, Selasa (13/6).
Atas perihal tersebut, Komang mengatakan pihaknya telah meminta perlindungan hukum kepada Kapolrestabes Surabaya, hal itu bertujuan agar terciptanya kepastian hukum bagi para pihak, baik dari pelapor maupun pihak terlapor.
"Hari ini tim kuasa hukum sudah mengirimkan surat perlindungan hukum tersebut. Pak Kapolres harus tahu kinerja bawahannya, dan segera menuntaskannya demi kapasitas hukum," katanya.
Mantan jurnalis ini membeberkan, kasus bermula ketika kliennya, Syamsu Dukhah merasa kaget lantaran tanah yang telah diwakafkan oleh orang tuanya tiba-tiba beralih menjadi aset Yayasan Darul Hikmah berdasarkan SHGB No.304/ HGB/BPN.35.78/2015.
"Tanah wakaf tidak bisa dialihkan, dan ini jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah No.40 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 40 huruf G. Itupun juga ada ancaman pidananya yang diatur didalam Pasal 67 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3)," bebernya.
Diungkapkan Komang, dalam kasus ini kliennya telah melaporkan Ketua Yayasan Darul Hikmah Surabaya dkk. Mereka dilaporkan atas dugaan pemalsuan surat terkait terbitnya SHGB No.304/ HGB/BPN.35.78/2015 sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 263 KUHP.
"Juga dilaporkan pasal 310 tentang penghinaan yang terjadi saat pihak kecamatan melalukan mediasi antara pelapor dengan terlapor, yang sebelumnya pihak terlapor akan memasang plang pengumuman jika tanah itu milik Yayasan Darul Hikmah tapi digagalkan oleh pelapor," ungkapnya.
Surat permohonan perlindungan hukum tersebut tak hanya dikirimkan ke Kapolrestabes Surabaya aja, namun juga di tembuskan ke Kasat Reskrim dan kasi Propam.
"Ini akan menjadi preseden buruk bagi Polrestabes Surabaya jika tidak segera menuntaskan kasus ini, terlebih saat ini Kapolri tengah melalukan perbaikan institusinya pasca kasus Sambo dan Teddy Minahasa," pungkasnya.@
- Kapolrestabes Surabaya Ajak Sarapan Bareng dan Bagi Sembako Bersama Abang Becak
- Kiai PCNU Sumenep Doakan H Abu Hasan Lolos ke Senayan
- Lima Ribu Sertifikat Tanah Wakaf Siap Dibagikan, Gubernur Khofifah Apresiasi Sinergitas BPN Jatim dan GTRA
