Jokowi Mungkin Baik, Tapi Tidak Haram Tidak Diikuti Penerusnya

Direktur Ekseutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net
Direktur Ekseutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net

Pandangan peralihan kepemimpinan nasional Presiden Joko Widodo harus seperti tongkat estafet dan bukan milai dari nol tidak sepenuhnya benar. Pandangan Jokowi juga dibenarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah.


Direktur Ekseutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat bahwa pandangan kepemimpinan seperti tongkat estafet mengindikasikan kurang memahami situasi. Kata Dedi, jika estafet tidak dari nol maka itu ada pada era Soeharto, di mana haluan negara di buat oleh DPR.

"Hari ini tidak, sehingga sangat mungkin estafet itu dimulai dari nol," demikian kata Dedi melansir Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/6).

Menurut Dedi, dalam konteks kepemimpinan nasional seharusnya yang dibahas bukanlah soal mulai dari nol, tetapi soal kepiawaian pemimpin dalam melanjutkan pembangunan. Artinya, jika sebelumnya ternyata tidak sesuai koordinat, maka dengan terpaksa tentu harus memulai arah baru, tidak kemudian harus melanjutkan.

"Tetapi, jika memang sudah tepat, maka baiknya tinggal lanjutkan," demikian Dedi menekankan.

Dedi kemudian mencontohkan kebijakan Jokowi yang tidak perlu dilanjutkan yakni utang negara yang saat ini ditinggalkan Jokowi. Ia memandang tidak dapat dilanjutkan.

"Itulah sebab harus ada kebijakan ekstrem yang bahkan harus menghapus kebijakan rezim terdahulu. Jokowi mungkin baik, tetapi tidak haram untuk tidak diikuti penerusnya," pungkasnya.