Publik harus berterimakasih kepada Denny Indrayana karena membangunkan public awareness sehingga terjadi kontrol demokrasi terhadap uji materi sistem pemilu proporsional tertutup di Mahkamah Konstitusi.
- Politisi Golkar Dyah Roro Esti Berdayakan UMKM Dan Perjuangkan Lapangan Kerja Di Gresik Dan Lamongan
- Alasan Kaesang Maju di Pilkada Depok: Di Solo Pasti Saya Menang
- Pengamat: Anies Punya Nilai Tawar Tinggi di Pilpres 2024
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan bahwa pernyataan Prof Denny Indrayana ini telah mendorong penggiat demokrasi, media massa, media sosial, civil society dan pimpinan partai politik di parlemen terkonsolidasi dan melakukan fungsi kontrol terhadap proses yang berlangsung di Mahkamah Kontitusi.
"Kita bersyukur Prof Denny Indrayana berani tampil di depan menyuarakan ini meskipun secara sadar akan menanggung berbagai risiko," demikian kata Kamhar, Jumat (17/6).
Menurut Andi, putusan MK bersifat final and binding, tak ada gunanya melakukan protes, aksi demonstrasi dan sebagainya jika seandainya MK telah memutuskan menerima uji materi sistem pemilu proporsional tertutup.
"No viral no justice, ini pemeo yang relevan pada wajah hukum kita saat ini. Berdasar kiranya jika ada ungkapan netizen, seandainya Prof Denny Indrayana sebelumnya juga menyuarakan tentang uji materi penambahan masa jabatan Pimpinan KPK, maka penambahan masa jabatan yang melampaui kewenangan MK ini tak akan terjadi," pungkasnya dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- MK Tolak Gugatan Anies-Cak Imin, Ada Dissenting Opinion!
- Disebut 2.020 Suara PAN Jember Bergeser ke Gerindra, Ketua DPC: Sudah Kewenangan MK
- Sidang Masa Jabatan KPID, Pemohon Minta Setara KPK
