Seorang wartawan terkenal di Tunisia diringkus oleh pihak kepolisian pada Selasa (20/6) malam waktu setempat atas tuduhan penghinaan terhadap Presiden Kais Saied.
Penangkapan pembawa acara program radio harian Zied Heni ini telah dikonfirmasi oleh pengacaranya.
Penangkapan ini semakin memicu kekhawatiran akan kebebasan berbicara di Tunisia sejak Saied mengambil kekuasaan tambahan pada 2021.
"Pemeriksaan Heni dilakukan tanpa kehadiran pengacara. Apa yang terjadi adalah lelucon yang memperkuat pendekatan otoriter," kata pengacara Heni, Dalila ben Mbarek.
Sejauh ini, Heni sendiri belum memberikan komentar mengenai tuduhan yang dijatuhkan kepadanya setelah ia dikabarkan telah mengkritik Presiden Tunisia.
Namun, seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL dari Reuters, Rabu (21/6), tuduhan penghinaan terhadap presiden diperkirakan dapat membawanya ke penjara dengan hukuman maksimal lima tahun.
Sejak Saied berkuasa, hakim telah menahan atau membuka penyelidikan terhadap lebih dari 20 tokoh politik, anggota peradilan, profesional media, dan pengusaha yang dianggap memiliki ikatan dengan oposisi. Beberapa dari mereka dituding berkonspirasi melawan keamanan negara.
Partai oposisi utama telah mengutuk penangkapan tersebut dengan mengatakan tindakan itu bermotif politik, sementara kelompok-kelompok hak asasi manusia mendesak pihak berwenang negara itu untuk membebaskan mereka yang ditahan.
Kebebasan berbicara merupakan salah satu reformasi utama yang berhasil dicapai oleh rakyat Tunisia setelah revolusi pada tahun 2011 yang menggulingkan presiden diktator Zine El Abidine Ben Ali.
Namun, sejak 2021, kekhawatiran akan kebebasan ini kembali terancam dengan banyak warga Tunisia menuduh Saied sebagai seorang diktator, tuduhan yang telah ditolak oleh pemimpin Tunisia itu. 
- Arum Sabil Desak Menteri Nadiem Cabut Kebijakan Tak Wajibkan Ekskul Pramuka
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
