Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto diminta untuk memikirkan nasib PKL yang digusur di wilayah itu.
- DPRD Jatim Harap Ada Tambahan Armada Untuk Lebaran Tahun Depan
- Antisipasi PMK, Daniel Rohi Usulkan Pembatasan Lalu-Lintas Hewan Di Perbatasan Jatim
- DPRD Jatim Sebut Konflik Iran-Israel Berpotensi Menimbulkan Efek Domino Jika Terjadi Berkepanjangan
Pasalnya, jika para PKL yang digusur dan tidak punya tempat berjualan dan tidak ada solusi dari Pemkab, mereka akan kesulitan untuk memenuhi biaya hidup.
Hal itu dikatakan oleh anggota DPRD Jawa Timur, Hadi Dediansyah saat menerima puluhan PKL di kantor DPRD Jawa Timur pada Selasa (1/8).
"Karena lokasi PKL di Mojokerto, maka kepala daerahnya juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Ketika masyarakat Mojokerto belum sejahtera, namun kita hargai kemandirian masyarakat pedagang kaki lima. Kan tidak menyusahkan dan meminta kesejahteraan ke pemerintah," tuturnya.
Pria yang akrab dipanggil Cak Dedi itu mengapresiasi kemandiriannya para PKL dalam mengais rejeki. Ia berharap ada solusi dari pemerintah setempat. Artinya kepala daerah harus memberi fasilitas yang memadai apa yang saat ini dibutuhkan PKL di Modongan.
Seperti diketahui, puluhan orang yang kesehariannya menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Modongan, Kecamatan Suko, Mojokerto menemui Komisi D DPRD Jatim. Mereka mengadu ke dewan karena lapak-lapak mereka akan digusur oleh Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Jatim.
Dengar pendapat langsung dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Moch Ashari, dan dampingi oleh Anggota Komisi yakni Hidayat dan Hadi Dediansyah.
Anggota Komisi D, Hidayat mengaku para perwakilan PKL Mojokerto ini meminta agar dilakukan penundaan penertiban lapak-lapak oleh Dinas SDA. Mengingat dalam kesepakatan awal, penertiban PKL akan ditunda. Selama Pemda belum menemukan tempat untuk relokasi PKL.
"Maka DPRD merekomendasikan agar penertiban ditunda sampai ada tempat relokasi sehingga mereka dipersilahkan untuk kembali berjualan," ujarnya.
Politisi asal Partai Gerindra itu mengungkapkan bahwa lapak PKL akan digusur karena tempat tersebut sering menimbulkan banjir. Dengan begitu, Dinas SDA akan melakukan normalisasi sungai. Rencananya Dinas SDA akan mendatangkan alat berat, ketika lokasi sudah bersih dari lapak PKL
"Namun kita pahami harus ada jalan tengah agar nasib PKL yang mengantungkan dari hasil berjualan di lapak-lapak juga diperhatikan. Saya kira Pemerintah pasti menyiapkan lahan untuk relokasi," tuturnya.
- Maju di Pilgub Jatim 2024, Khofifah Merasa Nyaman Berpasangan Emil Dardak
- Ketua Demokrat Banyuwangi Jajaki Koalisi Pinang Posisi Cawabup dari PKB
- Minimarket Vs Warung Kelontong Madura, Kekhawatiran yang Berlebihan!
