Pemanggilan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dalam mengusut dugaan kasus korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tahun 2012, tak bisa dikaitkan dengan politik.
- PKB Masih Rahasiakan Calonnya di Pilkada Jatim, Cak Imin: Kalau Ketahuan Khofifah Bahaya
- Gagal di Pilpres, Muhaimin Sukses Bawa PKB Raih Suara Signifikan
- Terharu hingga Cak Imin Menangis, Anies: Kita Tuntaskan Perjuangan Ini
"Ini murni proses hukum. Jangan dimiringkan dengan membuat narasi politisasi," ujar Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/9).
Menurutnya, KPK yang mengusut dugaan tindak pidana rasuah patut dihargai dalam kinerjanya.
"Saya dukung langkah KPK periksa Cak Imin yang terseret kasus TKI saat menjabat Menaker," sambungnya menegaskan.
Dia menilai, wacana yang berkembang soal politisasi hukum dalam pengusutan kasus dugaan korupsi Cak Imin tersebut, tidak berdasar.
"Kalau narasi hukum akan dijawab oleh hukum, dan politik mengurus domain dia sendiri," tambahnya.
Karena itu, Jerry memandang pengusutan kasus yang melibatkan Cak Imin tersebut harus terang benderang, dan terhindar dari isu politik.
Pasalnya, dia mendapati Cak Imin yang didaulat sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres) oleh Partai Nasdem, untuk mendampingi Anies Baswedan yang didaulat menjadi bakal calon presiden (Bacapres), sudah dikaitkan dengan Pilpres 2024.
"Saya yakin KPK akan bertindak adil sesuai fakta baik kasus kardus durian dan TKI. Jangan kaitkan dengan pilpres," tandasnya.
- Tak Hanya Daftar Pilwali di PDIP, Eri Cahyadi Bakal Merapat di PKB dan Parpol Lain
- Jelang Pilkada 2024, Ketua DPD NasDem Gresik Diganti
- Kenali Gejala Tertular Flu Singapura, Dinkes Surabaya Imbau Masyarakat Terapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat
