Krisis politik yang terjadi bersamaan dengan krisis ekonomi bukan mustahil terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
- JK Dilaporkan ke Bawaslu Buntut Komentari Dirty Vote
- Jusuf Kalla Dukung Koalisi Amin dan Ganjar-Mahfud
- JK Ibaratkan Pemimpin Seperti Sopir, Kalau Suka Marah Bisa Tabrakan
Demikian disampaikan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Muhammad Jusuf Kalla (JK) saat berpidato pada acara Habibie Democracy Forum, Rabu (15/11).
JK mengingatkan, sejarah mencatat pemerintahan Soekarno dan Soeharto jatuh karena diterpa krisis politik dan krisis ekonomi yang datang secara bersamaan.
"Kondisi saat ini semua orang sudah protes, maka bisa terjadi krisis politik. Oleh karena itu, harus dijaga jangan terjadi," ucap JK dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL.
Dituturkan Ketua Dewan Masjid Indonesia itu, saat ini para pemimpin redaksi, partai politik, tokoh-tokoh masyarakat sudah mulai bicara terkait kondisi politik yang kurang baik. Bahwa kita sudah jauh dari demokrasi.
Untuk itu dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk memperbaiki kondisi.
"Pemerintahan harus lebih demokratis. Kita jalankan pemilu yang aman dan bebas, retorikanya begitu, tapi apa yang dilaksanakan belum tentu," tuturnya.
JK pun mengingatkan soal masa jabatan presiden maksimal dua periode atau 10 tahun yang sudah sesuai dengan konstitusi.
"Pak jokowi bagus, pertamanya, bukan karena saya ada di situ. Saya tahu betul tidak ada masalah, tapi setelah 10 tahun (berbeda). Seperti dikatakan, sesuai konstitusi harus 10 tahun, jangan lebih. Begitu lebih, maka akan bermasalah," tutup Jusuf Kalla.
- JK Dilaporkan ke Bawaslu Buntut Komentari Dirty Vote
- Jusuf Kalla Dukung Koalisi Amin dan Ganjar-Mahfud
- JK Ibaratkan Pemimpin Seperti Sopir, Kalau Suka Marah Bisa Tabrakan
