Masyarakat nelayan yang tinggal di Surabaya dan Sidoarjo kini mengalami kesulitan berlayar menuju dan dari zona penangkapan ikan.
- Food Estate yang Dinahkodai Prabowo Diklaim Berhasil di Papua
- Dongkrak Prestasi Atlet, BHS Minta Pemprov Tingkatkan Anggaran Pembinaan Cabor Di Jatim
- Rencana ASDP Bangun Kawasan Wisata Dari Dana IPO Harus Dibatalkan, Ini Alasannya
Pasalnya, endapan lumpur Lapindo membuat perairan Selat Madura mengalami pendangkalan yang menyebabkan pelayaran terganggu.
Kondisi tersebut memantik respon dari Caleg DPR RI dari Gerindra Dapil Jatim I, Bambang Haryo Soekartono (BHS). Dia meminta pemerintah pusat turut tangan untuk mengatasi pendangkalan ini.
“Nelayan kalau mau sandar harus menunggu air pasang, bisa makan waktu 9-10 jam. Ini sangat merugikan nelayan dan juga masyarakat yang perlu membeli ikan,” ujar BHS kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/12).
“Saya minta PUPR, Kemenhub dan KKP turun tangan soal ini, karena bencana Lapindo ini menjadi bencana nasional sehingga penanganan dampak lingkungannya adalah tanggung jawab pemerintah pusat,” tegasnya.
Tak hanya itu, Anggota Dewan Pakar Gerindra ini juga menyebut dampak penurunan nilai ekonomi yang sangat besar dari peristiwa ini.
“Ini menghambat pertumbuhan ekonomi kita. Ini sudah dibuktikan oleh tim peneliti dari ITS, bahwa lumpur yang ada di Selat Madura sama dengan lumpur di Lapindo,” bebernya.
“Pendangkalan serius ini harus dilakukan pengerukan segera,” tandasnya. 
- Tari Solah Kampung Pesilat Madiun Pecahkan Rekor MURI Dunia di Hardiknas 2024
- May Day 2024 di Jatim, Pj Gubernur Adhy Potong Tumpeng dan Komitmen Tindaklanjuti Tuntutan Buruh
- Ini Alasan Golkar Kota Madiun Tak Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota
