Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto meminta agar temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana dari asing ke bendahara umum Parpol diungkap secara jelas.
- Daftar Pilwali di PDIP, Eri Cahyadi: Segera ke PKB, Gerindra, Golkar, PPP, PAN dan Parpol Lain
- PDIP Beri Sinyal Berkoalisi Dukung Khofifah di Pilgub Jatim 2024
- Satu Lagi Mantan Pejabat Jember Ikut Bersaing Rebut Rekom Bacabup di PDIP
“Dibuka saja, sebaiknya PPATK membuka data-data itu, siapa saja, secara jelas, ungkap ke publik," tegas Hasto Kristiyanto, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (15/1).
Menurutnya, dana asing untuk bendahara umum partai politik jelas pelanggaran besar dan tidak bisa dibenarkan, kecuali bantuan dari rakyat Indonesia.
“Bantuan dari asing tidak diizinkan. Tapi kalau bantuan dari warga Indonesia yang ada di luar negeri, untuk partai atau calon anggota legislatif, itu diizinkan,” katanya.
Sebab itu dia meminta PPATK mengungkap siapa saja bendahara umum partai politik yang mendapat suntikan dana dari pihak asing.
“Kami mendukung PPATK untuk mengungkap ke publik,” pungkasnya. 
- Daftar Pilwali di PDIP, Eri Cahyadi: Segera ke PKB, Gerindra, Golkar, PPP, PAN dan Parpol Lain
- Tari Solah Kampung Pesilat Madiun Pecahkan Rekor MURI Dunia di Hardiknas 2024
- May Day 2024 di Jatim, Pj Gubernur Adhy Potong Tumpeng dan Komitmen Tindaklanjuti Tuntutan Buruh
