Antisipasi Konflik Jelang Pemilu 2024, Pj Bupati Madiun Minta ASN hingga Kades Tak Cuti

Pemkab Madiun Rakor Deteksi dan Cegah Dini Potensi Konflik Pemilu 2024/ist
Pemkab Madiun Rakor Deteksi dan Cegah Dini Potensi Konflik Pemilu 2024/ist

Pj Bupati Madiun Tontro Pahlawanto meminta kepada pimpinan OPD dan badan usaha agar tidak memberikan cuti kepada stafnya, yakni ASN, karyawan BUMD, BUMN, maupun swasta pada 12 dan 13 Februari 2024.


Begitu juga kepada para camat dan kepala desa. Tontro meminta untuk tidak bepergian keluar daerah mulai 10 Februari karena pada tanggal itu mulai ada pergeseran logistik Pemilu. Ini sebagai upaya deteksi dan cegah dini potensi konflik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Demikian disampaikan Pj Bupati Tontro saat Rapat Koordinasi (Rakor) Deteksi dan Cegah Dini Potensi Konflik Pemilu tahun 2024 bersama Forkopimda, Forkopimcam dan tiga pilar desa/kelurahan se-Kabupaten Madiun, di Pendopo Ronggo Djoemeno, Caruban. 

“Upaya-upaya ini kita lakukan agar tidak terjadi konflik saat pelaksanaan Pemilu. Selain itu agar partisipasi masyarakat menggunakan hak suaranya bisa memenuhi target yang kita tentukan,” ujar Pj Bupati Tontro dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (24/1).

Tontro pun meminta nantinya saat Pemilu di setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) disiapkan door prize dan tidak harus mahal, seperti sembako untuk menarik minat warga agar datang ke TPS memberikan hak suaranya.

“Namun yang namanya door prize tentu tidak semua dapat. Tak harus mahal, cukup seperti gula, minyak goreng atau beras untuk merangsang masyarakat datang ke TPS,” tegasnya.

Rakor yang diprakarsai Badan Kesbangpol Kabupaten Madiun itu diikuti 706 orang peserta. Mulai Kapolres Madiun AKBP Muhammad Ridwan, Kapolresta Madiun AKBP Agus Dwi Suryanto, Dandim 0803/Madiun Letkol Inf. Meina Helmi dan Kasi Intel Kejari Madiun.

Mereka juga hadir menyampaikan arahan seputar pengamanan pelaksanaan Pemilu yang jatuh pada 14 Februari 2024.