Kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dikeluhkan Sekretaris DPC Partai PKB Kabupaten Madiun Nuryanto. Salah satunya hasil plano yang ditempel ke berbeda hasil C Plano yang diterima. Salah satu contohnya di TPS 2, Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun.
- Puluhan Ulama dan Habib Datangi DPRD Jatim, Tuntut Pemilu Diulang Karena Terjadi Kecurangan
- Kasus Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 di Sumberbaru Jember Resmi Dilaporkan ke Bawaslu
- TKN Prabowo-Gibran Menemukan 4 Dugaan Kecurangan Pemilu di Masa Tenang
“Salah satu caleg kita sebenarnya memperoleh 72 suara. Namun di model C kosong. Ini salah satu kejadian dan ini terus kita lakukan pencatatan” kata Nuryanto dikutip kantor berita RMOLJATIM, jumat (16/2).
Sejumlah kecurangan ini masih di inventarisasi sebagai acuan perhitungan ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun di KPU.
”Karena bagi kita satu suara adalah amanah dari pemilih,” ujarnya.
Selain itu lanjut Nuryanto, pihaknya masih heran dengan kinerja KPPS, yang dirasa menghambat perhitungan suara internal yang bersumber dari para saksi karena terkendala oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Ada kesalahan persepsi pada pemilu 14 Febuari kemarin, sebagian KPPS berpendapat saksi tidak boleh memfoto hasil plano,” tegas Nuryanto,
Akibatnya, hingga saat ini hari kedua pemilu data yang masuk baru 52 persen dari 2.253 TPS yang tersebar diwilayah Kabupaten Madiun.
Padahal, menurut regulasi dalam PKPU NO 25 TH 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara, saksi diperbolehkan untuk mendokumentasi berupa foto maupun video hasil Model Plano.
Menyikapi hal ini Nuryanto mengaku sudah menyampaikan keberatan kepada KPUD Kabupaten Madiun. Namun, hasil itu baru diberikan sehari setelah pemilu sehingga data yang masuk tidak sesuai jadwal.
"Hasilnya saksi diperbolehkan mengambil foto hasil C Plano ditingkat TPS. Tapi, karena pemilu selesainya sampai larut malam saksi belum dapat mengirim hasil C plano, hasil diberikan besoknya,” pungkasnya.
- May Day 2024 di Jatim, Pj Gubernur Adhy Potong Tumpeng dan Komitmen Tindaklanjuti Tuntutan Buruh
- Ini Alasan Golkar Kota Madiun Tak Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota
- 2 Pejabat Pemkab Jember Resmi Dilaporkan ke Bareskrim Polri dan KPK
