Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang melalui Bappeda menggelar Kick Off Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2024 di Hotel Fatma Jombang pada Rabu (21/02) mengusung tema "Sinergi Dan Kolaborasi Untuk Kendalikan Inflasi".
- Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono Ajak Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Petumbuhan Ekonomi, Digitalisasi dan Pengendalian Inflasi
- Inflasi Surabaya Pada Januari 2024 Terendah Selama Lima Tahun Terakhir
- Kendalikan Inflasi, Pemkot Surabaya Tanam Satu Juta Bibit Cabai
Sebagai upaya menciptakan perekonomian yang berkualitas dan berkelanjutan, Pemkab Jombang telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah, yang senantiasa memperkuat koordinasi dan kolaborasinya guna menjaga inflasi agar tetap pada tingkat yang stabil.
TPID Kabupaten Jombang menjadi garda terdepan dalam mengkoordinasikan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas inflasi di Kabupaten Jombang.
Membuka agenda Kick Off TPID 2024, Pj Bupati Jombang Sugiat S.Sos M.Psi.T dalam sambutannya menyampaikan, bahwa capaian inflasi di Kabupaten Jombang mendapatkan apresiasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
"Langkah-langkah kongkrit kita melalui operasi pasar, pasar murah, gerakan pangan murah, penguatan manajemen stok pangan di tingkat desa, penguatan ketahanan pangan melalui Desa Mandiri Pangan dan intervensi komoditas cabai melalui gerakan pemanfaatan lahan pekarangan," kata Sugiat, Kamis (22/02) dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Tidak hanya itu, lanjut dia, komunikasi efektif dengan Kabupaten/Kota sekitar dan Asosiasi Petani Cabai juga berjalan dengan sangat baik sehingga trend inflasi yang diukur melalui Indeks Perkembangan Harga (IPH) menunjukkan trend penurunan yang cukup signifikan.
Pj Bupati Jombang juga menekankan pentingnya penerapan strategi pengendalian inflasi melalui empat pilar utama yang mencakup ketersediaan pasokan pangan, keterjangkauan harga, distribusi pangan, dan komunikasi efektif.
"Penerapan strategi ini memerlukan kerjasama lintas sektor dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Sebagai TPID, kita memiliki tanggung jawab untuk menjalankan langkah-langkah konkret dan memastikan bahwa setiap pilar strategi ini berjalan sesuai rencana," tandasnya.
Pj Bupati Sugiat menyebut bahwa guna mengatasi kenaikan bahan pangan tersebut, perlu dilakukan intervensi untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah kenaikan inflasi yang tidak terkendali.
"Upaya konkret pengendalian inflasi yang telah kita laksanakan antara lain melaksanakan operasi dan sidak pasar, melaksanakan gerakan pangan murah berkolaborasi bersama Bulog melalui program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan kelompok lumbung pangan melalui penyediaan stok lumbung pangan desa," paparnya.
"Serta menjaga ketersediaan stok lumbung pangan di 6 lumbung pangan di daerah rawan pangan, mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan melalui program Desa Mandiri Pangan/Demapan serta Gerakan Terpadu Mandiri Pangan yaitu petani mulih gowo gabah. Dan menugaskan Perumda Aneka Usaha Seger untuk melaksanakan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok," tambahnya.
Lebih lanjut Ia menambahkan bahwa pada tahun 2024, Kabupaten Jombang telah merencanakan pelaksanaan Operasi Pasar Daerah di 13 pasar dan Pasar Murah di 21 Kecamatan. Kegiatan ini akan dimulai pada bulan Maret mendatang dan melibatkan kolaborasi dengan Perumda Aneka Usaha Seger.
"Kegiatan ini bertujuan untuk mengontrol harga barang kebutuhan pokok di pasar lokal, memberikan akses pangan murah kepada masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi di tingkat Kecamatan," imbuhnya.
Pj Bupati Jombang Sugiat juga mengingatkan serta mewanti wanti untuk memastikan kesiapan memasuki bulan suci Ramadhan.
"Momen Ramadhan hingga menjelang lebaran selalu muncul permasalahan mengenai kenaikan harga. Hal ini harus segera diantisipasi untuk kondusifitas di hari raya. Sehingga kesiapan Pemerintah Daerah untuk menciptakan alternatif solusi kenaikan harga komoditas saat bulan Ramadhan dan lebaran sangat diperlukan," ujar Sugiat.
Oleh karena itu, ia pun mengajak seluruh anggota TPID untuk berkomitmen tinggi dan berinovasi dalam mencapai tujuan pengendalian inflasi di Kabupaten Jombang. Keberhasilan dalam hal ini tidak hanya akan menciptakan stabilitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dia juga berharap kolaborasi yang baik antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Akademisi, para pelaku usaha, dan masyarakat memegang peranan kunci dalam menciptakan sinergi yang berkelanjutan dan memajukan Kabupaten Jombang.
"Saya juga berharap melalui kegiatan ini bisa dirumuskan langkah kongkret kolaboratif guna mewujudkan kestabilan harga dan angka inflasi di Kabupaten Jombang," katanya.
Dalam diskusi tersebut diantaranya membincang bagaimana Analisis Penyebab, Solusi, dan Dampak Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat bersama FEB Universitas Airlangga
Sedangkan Peran DPRD dalam mendukung pengendalian inflasi di Kabupaten Jombang melalui Fungsi Legislasi melibatkan dari unsur DPRD Kabupaten Jombang.
Untuk Rencana dan Konsep Implementasi Lapangan dalam Melaksanakan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok di Kabupaten Jombang Tahun 2024 disampaikan oleh Perumda Aneka Usaha Seger.
Strategi, Kebijakan, dan Peran setiap Anggota TPID dalam Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Capaian Inflasi di Jawa Timur menghadirkan narasumber dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur.
Sedangkan Pentingnya Data yang Cepat, Akurat, dan Terpercaya dalam Pengambilan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah disampaikan dari BPS Kabupaten Jombang.
- Maju di Pilgub Jatim 2024, Khofifah Merasa Nyaman Berpasangan Emil Dardak
- Ketua Demokrat Banyuwangi Jajaki Koalisi Pinang Posisi Cawabup dari PKB
- Minimarket Vs Warung Kelontong Madura, Kekhawatiran yang Berlebihan!
