Partai Golkar yang awalnya berada di titik nadir, melesat ketika diambil alih oleh sang Ketua Umum (Ketum), Airlangga Hartarto. Perlahan tapi pasti, Golkar berhasil meroket hingga menempati peringkat kedua pada Pemilu 2019.
- Badan Aspirasi DPR Menampung Aduan Korban Mafia Tanah Hingga Pinjol
- Elektabilitas Prabowo Masih Tertinggi, SMRC: Pernah Disalip Ganjar dan Anies
- Jokowi Diingatkan Pembentukan Tim Seleksi KPU dan Bawaslu Terkesan Tertutup
Selama hampir tiga tahun berturut-turut pasca Pemilu 2014, Golkar didera konflik internal. Partai Beringin itu mengalami kepemimpinan ganda dan melaksanakan musyawarah nasional sebanyak empat kali.
Baru memulai konsolidasi internal pada 2017, prahara baru kembalil datang. Ketua Umum (saat itu), Setya Novanto menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK. Menyusul kemudian, mantan Sekjen Golkar Idrus Marham serta sejumlah elite Golkar lainnya.
Prahara tersebut tentu berdampak besar pada elektabilitas Golkar. Saat itulah Airlangga Hartarto mulai mengambil alih pucuk pimpinan.
Banyak pihak pesimis, Golkar bakal tenggelam tertelan badai politik itu. Tapi ternyata, Golkar masih berhasil bertahan di jajaran papan atas perolehan suara Pemilu 2019.
Bambang menilai prestasi itu berkat tangan dingin Airlangga, mengingat problematika yang dihadapi Golkar begitu kompleks serta pendeknya waktu yang dimiliki untuk konsolidasi.
Dengan waktu hanya satu setengah tahun, sukses itu patut diapresiasi,†tambah Bambang.
Tak heran ketika Airlangga menyatakan diri siap kembali memimpin Golkar periode mendatang, dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I dan II maupun elite terus mengalir kepadanya.
Airlangga merupakan sosok yang masih diperlukan untuk menuntaskan agenda besar Golkar dan melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar,†tutup Bambang.[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pemerintah Diminta Kendalikan Harga Bahan Pokok Jelang Libur Nataru
- Trans Jatim Koridor Surabaya-Bangkalan Dibuka, DPRD Jatim: Harus Nyaman, Jangan Menguras Emosi
- IPW Tidak Sepakat Polri di Bawah Mendagri, Sebab Menteri Jabatan Politis
