Para aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usymuni (STITA) Terate menggelar demo gedung DPRD Sumenep, pada Senin (14/10). Mereka menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran yang melibatkan beberapa anggota DPRD Sumenep.
- Tak Bisa Buktikan Surat Izin, GNPK Jatim Sesalkan Pembangunan SPBU di Perumahan Citraland
- Gelar Rakor, Pemkab Bondowoso Petakan 38 Ribu Penduduk Miskin Ekstrem
- Layanan Publik di Desa Wilayah Kecamatan Kwanyar Tak Maksimal, Ketua APK Angkat Bicara
Pertama, mereka menyoroti dugaan pemalakan yang dilakukan Ketua DPRD Sumenep H Zainal Arifin terhadap tiga mucikari saat melakukan penggerebekan rumah pelacuran di Kecamatan Ambunten beberapa pekan lalu.
Karena itu, para mahasiswa meminta H Zainal untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait tuduhan tersebut agar masyarakat tidak diselimuti kabar simpang siur serta kredibilitas DPRD tetap terjaga di mata publik.
"Jangan sampai lembaga (DPRD) yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru tercoreng oleh praktik tidak bermoral seperti itu," kata korlap aksi Hulil Amsari dalam orasinya.
Bukan hanya pemalakan, menurut Hulil, tindakan H Zainal saat melakukan penggerebekan terhadap delapan PSK itu telah mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Delapan perempuan itu digrebek, direkam lalu disebar ke media sosial tanpa melakukan sensor terhadap wajah mereka.
“Para PSK itu juga manusia yang privasi dan derajatnya juga harus dijaga. Mereka manusia seperti kita. Mereka bekerja seperti itu karena tuntutan ekonomi, mungkin itu pekerjaan kotor, tapi bukan berarti mereka harus dihinakan, mereka juga punya keluarga,” tegasnya.
Karena, dia mendesak politisi PDI Perjuangan itu untuk meminta maaf secara terbuka.
Langkah H Zainal melakukan penggerebekan itu, lanjut dia, sangat kental nuansa politisnya dengan mengorbankan masyarakat kecil sebagai umpan. Bukan semata-mata demi membangun masyarakat Sumenep lebih baik. Pasalnya, tindakan itu dilakukan sewaktu santer isu perebutan kursi Ketua DPRD Sumenep.
“Kenapa hanya satu tempat, kalau serius semua tempat termasuk di hotel-hotel harus dirazia juga, lakukan pengawasan dengan ketat dan tutup semua rumah pelacuran di Sumenep,” tegas Hulil.
Dalam aksi itu, para aktivis juga menyoroti kapasitas salah satu Wakil Ketua DPRD Sumenep H Dulsiam, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kata Hulil, H Dulsiam diduga terlibat dalam pembuatan ijazah palsu milik salah satu kepala desa di Sumenep.
“Kemarin waktu pelantikan ketua (H Zainal) sempat menyinggung memajukan pendidikan, bagaimana bisa memajukan kalau dia sendiri membiarkan wakilnya terlibat dalam pemalsuan ijazah,” katanya.
Usai melakukan aksi dan berorasi sekitar satu jam, para demonstran masuk ke gedung DPRD Sumenep dengan menyisir setiap ruangan untuk memastikan keberadaan H Zainal dan jajarannya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Rismon Sianipar: Jangankan Penjara Hei Jokowi, Ancaman Nyawa pun Saya Hadapi
- Ditanya Roy Suryo soal Ijazah Asli Jokowi, Waketum Projo Kelabakan
- Prabowo Bisa Intervensi Kasus Ijazah Jokowi agar Dibawa ke Pengadilan
