Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Rizki Sadig, memberikan evaluasi kepada Kementerian PPN/Bappenas terkait target pertumbuhan ekonomi 8%.
- Rencana Mengganti Bahan Bakar Fosil ke Sawit Butuh Keseriusan Menjaga Lingkungan
- Sungkem Jelang Pelantikan, Eri Cahyadi Dibekali Alfatihah Orang Tua
- Penginjak Alquran di Sukabumi Ditangkap, MUI Minta Pelaku Diadili
Ahmad Rizki Sadiq menyebut banyaknya masalah, terutama kesenjangan transformasi digital dan meningkatnya jumlah petani gurem.
Rizki Sadig menyampaikan itu saat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/3/2025). Rapat kerja ini membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Kami sepakat bahwa optimisme memang harus jadi pijakan melangkah, tapi kita juga perlu menengok ke belakang sebagai bekal penting untuk menguatkan optimisme tersebut," kata Rizki Sadig.
Wakil rakyat dari Fraksi PAN itu mengingatkan tentang target 7% yang tidak tercapai di masa sebelumnya. Ini, kata Rizki, merupakan pelajaran penting yang harus menjadi pijakan dalam menentukan target.
"Bahwa selama 10 tahun terakhir pertumbuhan yang ditargetkan menyentuh 7% belum pernah bisa terealisasi dengan berbagai penyebab,” tandasnya.
Menurut Rizki, pemerintah harus melakukan penguatan kebijakan dan strategi nasional yang tepat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Dibutuhkan pendalaman-pendalaman khusus di setiap sektor yang ingin dijadikan pendorong pertumbuhan ekonomi.
"Misalnya, pengembangan industri di wilayah strategis yang diharapkan membuka banyak lapangan pekerjaan dan menekan pengangguran,” ujar Rizki.
”Namun di sisi lain kita juga masih melihat kesenjangan yang lumayan lebar dalam hal transformasi digital untuk bisa adaptasi terhadap lapangan kerja baru tersebut,” lanjutnya.
Rizki menyampaikan, tujuan kajian bersama lebih mendalam per sektor agar narasi strateginya bisa saling mendukung dan menguatkan. Diharapkan, dengan saling mendukung dan menguatkan, target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa menjadi realistis.
“Itu baru satu isu soal lapangan pekerjaan dan kesenjangan transformasi digital, belum lagi soal ketahanan pangan dan kesejahteraan petani,” ucap legislator Fraksi PAN itu.
Ia menjelaskan, kesejahteraan petani bergantung pada luas lahan yang dimiliki. Sementara fakta di lapangan, saat ini jumlah petani gurem, petani yang lahannya di bawah 0,5 hektar, semakin besar.
”Banyak lahan sawah yang telah beralih kepemilikan dari petani ke pemodal, sehingga sawah itu dijadikan lahan yang tidak lagi memproduksi tanaman pangan,” ungkapnya.
Ketua DPW PAN Jawa Timur itu tidak hanya memberikan masukan dan evaluasi, tetapi juga menyampaikan apresiasinya terhadap Kementerian PPN /Bappenas. Ia menilai kementerian ini sejalan dengan visi presiden dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8% sebagai bagian ikhtiar mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Revisi UU BUMN Disahkan, Menata Perusahaan Pelat Merah untuk Ekonomi Nasional
- Terima Komisi II DPR RI, Pj Gubernur Adhy Pastikan Jatim Taati Aturan Terkait Penataan PPPK dan Non ASN
- Perubahan Sistem Distribusi Elpiji 3 Kg oleh Pertamina Sebabkan Antrian Panjang, DPR Dorong Evaluasi
