Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sekaligus politisi Partai Golkar menyayangkan penonaktifan 10 ketua DPD tingkat II Partai Golkar dan fungsi kepemimpinan dijalankan oleh seorang pelaksana tugas atau Plt.
- Politik Dinasti dan Oligarki Berakhir Usai Presidential Threshold Dihapus
- Pemilu 2024, Gerindra Kota Probolinggo Incar Kursi Ketua DPRD
- JMSI dan Natalius Pigai Sepakati Komitmen Perkuat HAM Tanpa Diskriminasi
"Saya sudah mendengar langsung dari mereka melalui telepon, kalau tidak salah meraka akan datang ke Jakarta," ujar Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta dilansir Kantor Berita RMOL, Rabu (10/7).
Bamsoet mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut. Pasalnya, tidak ada pengangkatan Plt dalam rentang waktu enam bulan menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Golakr pada Desember tahun ini.
"Setahu saya 6 bulan sebelum Munas itu tidak boleh ada Plt, karena Plt tidak punya suara dalam Munas," jelasnya.
Seperti kabar yang beredar, 10 ketua DPD II Partai Golkar yang dinonaktifkan adalah Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Buru Selatan.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kembali Ngekor Jokowi, Suara PPP Bisa Jeblok
- Garuda Dikabarkan Bayar Denda Rp 21 M Ke Australia, Komisi VI: Kami Belum Dengar
- Cak Imin Sudah Tidak Malu-malu Lagi Tunjukkan Hasrat Jadi Capres 2024
