Saat ini buzzer istana maupun buzzer politik tengah ramai diperbincangkan di jagat media sosial. Apalagi pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah menyebut para buzzer pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial tidak dikomando.
- Menko Airlangga: Ada Potensi Ekonomi Yang Besar, Ceko Partner Utama Indonesia Di Negara-negara Grup Visegrád
- Pengurus Baru Gerindra Jatim Didominasi Milenial, Sadad: Kami Optimis Menang Pemilu 2024
- Tulus atau Bulus Pujian Prabowo ke Jokowi? Silakan Publik Menilai
Sebab menurut Samuel, hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Lanjutnya, saat ini pemerintah diindikasikan membungkam rakyat dengan cara ilegal.
"Misal dengan membuat lemot medsos WA (Whatsapp), FB (Facebook), twitter dan lain-lain. Bukan karena sinyal jelek, bukan karena paket data mau habis tapi karena ada indikasi kuat IT dimainkan oleh alat kekuasaan negara. Percaya tidak percaya, tapi itulah kenyataannya," ucap Samuel F Silaen dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/10).
Namun tambah Samuel, hal tersebut boleh dilakukan asal tidak memberangus hak sipil dalam berdemokrasi.
Bahkan kata Samuel, negara harus melakukan perbaikan secara mendasar. Misalnya menindak tuntas sampai ke akar siapapun yang terindikasi kuat dan kasat mata melakukan tindakan radikalisme terhadap masyarakat sipil yang lemah.
"Agar fair tidak tebang pilih, sebab masyarakat awam selama ini dipertontonkan dagelan-dagelan politik kepada masyarakat, ini kontras anomali dalam penegakkan hukum oleh aparat negara. Hukum terkesan tajam masyarakat yang lemah dan tumpul kepada yang kuat. Ini jadi PR (pekerjaan rumah) buat pemerintah di bawah kepemimpinan jokowi jilid II," tegasnya.
Karena kata Samuel, rakyat Indonesia berharap ada perbaikan mendasar terhadap aparat penegak hukum agar berlaku adil kepada semua warga negara.
"Banyaknya kasus hukum yang belum terselesaikan alias menumpuk terkesan hanya ditangani dengan gimik-gimik saja alias pencitraan buzzer-buzzer. Seperti inilah yang akan melahirkan apatisme di setiap relung hati sanubari masyarakat Indonesia," katanya.
"Perlu diketahui publik bahwa anggaran aparat negara itu setiap tahun naik meskipun belum sesuai permintaan. Namun itu tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak berlaku adil dalam menegakkan hukum," tandasnya.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Heru Budi Bentuk Satgas Atasi Polusi Jakarta
- PK Moeldoko Ditolak, Wasekjen Demokrat: Hakim Telah Memutus Perkara dengan Adil
- Adhie Massardi Sebut Demokrasi yang Dikendalikan Oligarki Tidak Pernah Buka Jalan Bagi Generasi Muda
