Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dinilai terlalu pilih kasih terkait keberadaan vaksin Covid-19 yang ada di Indonesia, termasuk vaksin Nusantara.
- Wabah PMK Pada Ternak Sapi di Jatim Makin Marak, Paguyuban Pedagang Desak Pemprov Tetapkan Darurat
- Boleh Nonton Konser, Asal Sudah Vaksin Ketiga
- Lindungi Kawasan Industri dari Covid-19, SIER Gelar Vaksinasi Booster Kedua
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh dalam diskusi virtual Tanya Jawab Cak Ulung bertema 'Apa Kabar Vaksin Nusantara?' yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (15/4).
Menurut Nihayatul, hingga kini uji klinis Vaksin Nusantara terkesan dipersulit. Hal tersebut berbeda dengan vaksin impor seperti Sinovac dan AstraZeneca yang kini sudah digunakan.
Nihayatul menjelaskan, BPOM tidak memberikan perkembangan dan koordinasi apa pun terkait uji klinis Vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Namun belakangan, kedua vaksin itu justru diberikan izin oleh BPOM.
"Tiba-tiba kita terkaget-kaget, wow, sudah keluar EUA-nya. Tapi Vaksin Nusantara ini mereka menolak dan memberikan detail sekali, sehingga informasi yang kita terima soal Sinovac, AstraZeneca maupun Nusantara tidak seimbang. Dalam pandangan saya, BPOM melakukan pencekalan," kata Nihayatul.
Politisi PKB ini tak tinggal diam. Ia mengaku sempat meminta BPOM melakukan pendampingan proses Vaksin Nusantara. Namun, hal itu tidak terjadi.
“Nah, sekali lagi dalam pandangan saya, BPOM melakukan penckalan, apa pun namanya. Seharusnya BPOM melakukan pendampingan terhadap vaksin Nusantara ini," tandasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Wabah PMK Pada Ternak Sapi di Jatim Makin Marak, Paguyuban Pedagang Desak Pemprov Tetapkan Darurat
- Lawan Varian Eris, Ahli Kesehatan Segera Luncurkan Vaksin Covid-19 Baru
- Boleh Nonton Konser, Asal Sudah Vaksin Ketiga
