Presiden Joko Widodo terkesan menelanjangi kesalahan sendiri dengan mengatakan ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- Anggap Wajar Nasdem Percepat Umumkan Capres, Aliansi Masyarakat Jakarta: Anies Produk Bagus
- Forum Kebangsaan Jatim bersama Umat Katolik Gereja St. Salib Suci Sidoarjo Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud
- Airlangga Pastikan KIB Tak akan Dukung Capres yang Gunakan Politik Identitas
Menurut analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, apa yang disampaikan Jokowi sama saja mengungkap borok kinerja pemerintahannya selama memimpin Indonesia dua periode.
“Sebagai presiden, Jokowi tidak perlu memaparkan itu ke khalayak umum. Kesannya, Jokowi hanya memaparkan permasalahan ketenagakerjaan dan kemungkinan dampaknya,” tegas Jamiluddin melansir RMOL, Jumat (20/9).
Sebagai seorang Kepala Negara, Jokowi seharusnya mencari solusi dalam mengantisipasi ancaman PHK, bukan malah gembar-gembor sehingga terkesan menakuti rakyat.
“Jokowi sebagai eksekutif seharusnya tidak mengumbar ancaman badai PHK. Sebab, seorang eksekutif tugasnya melakukan eksekutor dan tak selayaknya berwacana. Ambillah kebijakan untuk meminimalkan ancaman badai PHK,” tutupnya.
Potensi PHK massal disampaikan Presiden Jokowi dengan melihat perubahan teknologi yang bisa mengambil pekerjaan rakyat secara manual.
"Setiap hari muncul hal-hal baru, muncul IA (kecerdasan buatan), otomasi analitik. Kalau kita baca 2025, pekerjaan yang akan hilang itu ada 85 juta karena ada peningkatan otomasi di berbagai sektor," kata Jokowi di acara Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Solo, Kamis (19/9).
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Sebelum Wafat, Pengasuh Pesantren Al-Mashruriyah Tebuireng Sempat Tinggalkan Wasiat Soal Eri Cahyadi
- Belum Bersikap Soal Cawapres, PDIP Tegaskan Gibran Masih Jurkam Ganjar-Mahfud
- Soal Istilah Petugas Partai, Analis Politik: Bertentangan dengan Konstitusi
