Rencana pemberlakuan karantina wilayah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuat anggota Komisi B DPRD kota Surabaya John Tamrun angkat bicara.
- Ingatkan Sejarah Kemerdekaan, PKS Jatim Gelar Semi Final Lomba Baca Teks Proklamasi
- Wasekjen Gerindra Anggap Pernyataan Djarot Saiful Hidayat Berbau Fitnah
- Siswa Belajar Daring, Ibas Ingatkan Insan Pendidikan Tetap Terapkan Protokol Covid-19
Pasalnya, saat ini Kota Surabaya masih dalam kondisi kondusif sehingga tidak perlu dilakukan karantina wilayah.
Namun jika karantina wilayah atau lockdown menjadi pilihan Pemkot Surabaya, maka akan berdampak serius terhadap perekonomian masyarakat dan itu pun harus menjadi pertimbangan serius.
“Kita harus waspada, tapi tidak secara kekhawatiran yang berlebih, ini bukan akhir dari semuanya. Ayo bersama-sama bangkit, karantina wilayah akan berdampak pada sektor perekonomian dan pada sosial masyarakat,” kata John Tamrun dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (30/3).
Politisi PDIP ini menambahkan jika Pemkot Surabaya tetap ngotot memberlakukan karantina wilayah maka tak ayal roda perekonomian dipastikan akan ambruk dan sangat berpengaruh pada tingginya angka kriminalitas.
"Jelas akan berimbas pada sosial masyarakat dan tingginya tingkat kriminalitas di tengah-tengah masyarakat Surabaya," tegasnya.
Ia menambahkan upaya Pemkot Surabaya untuk mengantisipasi pandemi Covid-19 sudah baik bahkan langkah-langkah yang dilakukan sudah tepat dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Kita harus bangkit secara perekonomian, bangkit dari sikap melawan kekhawatiran. Saya himbau masyarakat Surabaya secara bersama-sama melawan pandemi Covid-19 dan bekerja sesuai SOP yang ada. Kalau tidak bisa bekerja dari rumah, maka harus mengikuti anjuran pemerintah dengan memakai masker atau menjaga jarak minimum satu meter dan selalu cuci tangan dengan hand sanitizer,” pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Gara-gara Golkar Tidak Konsisten, Fraksi Mantab DPRD Kota Madiun Bubar
- Lukas Enembe Kembali Mangkir dari Panggilan KPK, Kuasa Hukum Bawa Surat Dokter
- Capek Lihat Sandiwara Jokowi Soal Impor
