Rencana Aksi aksi unjuk rasa, oleh sejumlah serikat pekerja di Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan, Ke Pemkab dan DPRD Jember, Kamis (13/1) batal dilaksanakan.
- Buntut Adanya Surat Terbuka yang Akan Bayar Gaji dan THR, PT Pakerin Didemo Ratusan Karyawan
- Dua Tahun Nasib Buruh PT KBMS Tanpa Kejelasan, Serikat Buruh Madiun Raya Wadul Kejaksaan
- Wali Kota Eri Jenguk Dua Petugas Satpol PP yang Diduga Dianiaya Oknum Buruh
Sebab, sehari sebelum rencana untuk rasa dilaksanakan, Rabu(12/1) Bupati Jember, Ir H Hendy Siswanto, mengundang perwakilan karyawan beberapa serikat buruh dengan Direksi yang baru dilantik/ untuk Audiensi digelar di Pendopo Wahya Wibawagraha.
Bahkan pertemuan tersebut, dihadiri Forkopimda Plus, juga wakil DPRD dan OPD terkait, untuk mencari solusi bersama
"Serikat pekerja merupakan elemen penting bagi kemajuan PDP Kahyangan," kata Bupati Hendy, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Dia menjelaskan pihak serikat pekerja kompak menginginkan peningkatan kesejahteraan bagi ribuan pekerja.
Dia menjelaskan Bahwa serikat pekerja pada dasarnya mengharapkan kesejahteraan, dari gaji yang 70 persen yang diterima, karena itu pun di bawah UMK (2022).
Sedangkan kondisi Perusahaan Milik Pemkab Jember itu, masih berusaha keras menyehatkan perusahaan. Sedangkan 3 Direksi PDP Kahyangan, baru dilantik sekitar 3 bulan yang lalu.
Di saat banyaknya permasalahan yang ada dan harus ada berbagai peremajaan, mengurai permasalahan tersebut. Sedangkan Di sisi lain memang anggaran yang ada terbatas, sehingga belum bisa saat ini mewujudkan keinginan para pekerja tersebut.
Selain itu, di tengah banyaknya permasalahan tersebut serikat pekerja mengajukan pendampingan penyertaan modal dari Pemkab Jember.
"Kami siap berkolaborasi itu semua, dengan catatan mendapat persetujuan dari DPRD Jember. Tambahan modal itu akan dipakai untuk peremajaan tanaman," katanya.
Jika nanti disetujui, PDP wajib mengembalikan dan karyawan harus bisa menjaga kebun PDP Kahyangan dan bisa menghasilkan (keuntungan). Penyertaan modal itu harus bisa diputar betul dan kebun harus bisa untung.
"Jangan seperti sebelumnya sudah ada penyertaan modal namun masih defisit, tapi kalau sekarang kita harus bergerak kompak PDP Kahyangan ini harus untung,"harapnya.
Sementara Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi saat dikonfirmasi menjelaskan masih akan meminta Komisi C DPRD Jember, untuk membahas dengan tim ahli DPRD Jember.
"Yakni pertama soal Budgeting, apa memungkinkan atau tidak. Yang kedua mempertimbangkan skala prioritas Bupati Jember. Yang ketiga PDP adalah BUMD, selain menyerap tenaga kerja, juga harus berorientasi pada Provit," katanya.
"Jika Bupati bisa memberikan penjelasan, yang rasional tentunya DPRD akan mendukungnya. Sebab, Dewan punya fungsi Budgeting, yang punya hak mengajukan anggaran adalah Bupati," katanya.
Yang penting lanjut Legislator PKB ini, bahwa perlu duduk bersama terlebih dahulu secara informal, antara jajaran direksi yang baru, Bupati dan pimpinan DPRD Jember, untuk membahas persoalan tersebut.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Buntut Adanya Surat Terbuka yang Akan Bayar Gaji dan THR, PT Pakerin Didemo Ratusan Karyawan
- Dua Tahun Nasib Buruh PT KBMS Tanpa Kejelasan, Serikat Buruh Madiun Raya Wadul Kejaksaan
- Wali Kota Eri Jenguk Dua Petugas Satpol PP yang Diduga Dianiaya Oknum Buruh
