Search: 

Pemerintah Indonesia lebih baik menambah anggaran yang diperuntukkan bagi para petani di daerah, ketimbang melanjutkan program food estate atau pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Jember beserta Tim Inafis, mendatangi salah satu pondok pesantren yang diasuh FH di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Jember, Jumat (6/1) siang. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto dan wakilnya, Raja Juli Antoni, menyerahkan ratusan sertifikat redistribusi tanah di Balai Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Jumat (6/1) siang. 

Peneliti Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri menyampaikan kalau kepuasan publik terhadap pemerintah Joko widodo bisa menjadi modal kampanye bagi para menteri yang mau maju sebagai calon presiden di Pemilu 2024 mendatang.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi bagian dari delapan fraksi di DPR RI yang menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri menyayangkan sikap pemerintah yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Ciptaker memerintahkan pemerintah dan DPR untuk melakukan pembahasan lebih komprehensif selama dua tahun. Namun, belum genap dua tahun, pemerintah sudah menerbitkan Perppu No 2/222  tentang Cipta Kerja.

Anggaran untuk kebutuhan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tahun 2023 ini ternyata sudah turun melalui Daftar Isian Pelaksana Anggarannya (DIPA) oleh Presiden Joko Widodo. Namun, nilainya tidak sesuai dengan yang diajukan.

Penggunaan ambulans Pimpinan Daerah Pujakesuma sebagai alat angkut besi rel milik KAI diduga curian di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara mencoreng nama baik organisasi.

Ketegasan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyikapi kemunculan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja diragukan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi fokus utama dalam pembangunan Provinsi Jatim di Tahun 2023. Khususnya terkait penanganan kemiskinan ekstrem, pendidikan dan pengembangan SDM serta penurunan angka stunting.

Pemerintah diminta untuk menarik Perppu No 2/2022 tentang Cipta Kerja untuk mencegah terjadinya kegaduhan di tengah masyarakat. Terlebih, saat ini sudah memasuki tahun politik, sehingga seharusnya pemerintah menciptakan situasi kondusif jelang Pemilu 2024 mendatang.

Sudah tiga kali mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan upayakan jemput paksa untuk dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) dengan tersangka Nurhadi (NHD) selaku mantan Sekretaris MA.