Manajemen PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) memastikan tidak ada satu pun karyawan yang bertugas di area Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, termasuk Sleman, yang terpapar Covid-19. Konfirmasi tersebut disampaikan menyusul ditemukannya kasus tertularnya sejumlah karyawan perusahaan mitra XL Axiata yang berlokasi di wilayah Kabupaten Sleman yang positif Covid-19 awal pekan ini.
Search:
UU Ciptaker Berpotensi Melanggar Hak-hak Petani dan Nelayan, Begini Penjelasannya
Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai ada beberapa hal kontroversial dalam pengesahan UU Cipta Kerja.
PAC GP Ansor Kabuh Salurkan Bantuan Rehab Rumah Baznas Jatim
Sejak terpilih pada bulan Desember 2019, PAC GP Ansor Kabuh terus berbenah dalam derap langkah gerakan. Setelah mempublikasi majalah online PAC, kini ditengah masa pandemi tidak berhenti untuk peduli.
Anggota DPR RI Rahmat Muhajirin Beri Pencerahan Soal UU Cipta Kerja
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Rahmat Muhajirin melaksanakan reses di Gedangan, Rabu (14/10). Puluhan peserta hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di salah satu rumah warga itu. Aturan protokol kesehatan yang ketat juga diterapkan dalam kegiatan yang sangat ganyeng tersebut.
Dikusi Ekonomi, Kadin Surabaya Beharap Eri Cahyadi Jadikan Surabaya Kota Ramah Bisnis
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya menggelar program ”Sambung Rasa Bersama Calon Pemimpin Surabaya” yang dihadiri Calon Wali Kota Eri Cahyadi dan Calon Wakil Wali Kota Armudji, Rabu (14/10).
Jumlah DPT di Pilbup Banyuwangi 2020 Turun 4.900 Suara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) di Bumi Blambangan, sejumlah 1.304.909 dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Hotel Aston Banyuwangi, Rabu (14/10).
Pandemi Covid, Pelapor SPT WP Kanwil DJP Jatim II Turun
Dampak pandemi Covid-19 dirasakan semua kalangan, termasuk penerimaan pajak negara. Pandemi corona berakibat turunnya kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan maupun Orang Pribadi (OP). Berdasarkan datanya, tahun ini Kanwil DJP Jatim II menargetkan 74
Wamti Akan Melawan Secara Konstitusional Pengesahan UU Ciptaker
Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (Wamti) akan mengambil jalan konstitusional untuk melawan pengesahan UU Cipta Kerja.
Siswa SD (IT) Nurul Hikmah Sabet Juara Robotic Virtual Asia Pasific
Prestasi mendunia kembali diraih siswa SD di Sidoarjo. Prestasi tersebut ditelurkan Richie Zhafran Zakiy Lovtyto siswa kelas IV SD Islam Terpadu (IT) Nurul Hikmah Sidoarjo yang berhasil menyabet lima juara di lima kategori berbeda, pada kompetisi international cospace online challenge icoolchallenge @virtual robocup 2020.
Peminat Tinggi, BeeJay Chef Store Rangkul UMKM
Tingginya kebutuhan masyakarat soal ikan laut, Beejay Chef rangkul sejumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Probolinggo. Dia merangkul, untuk mengembangkan potensi masyarakat lokal di sekitar wilayah pesisir pantai utara.
Petani Terancam, Aturan Bank Tanah UU Ciptaker Mendistorsi Reforma Agraria
UU Cipta Kerja dinilai sangat berbahaya karena mempermudah alih fungsi lahan pertanian pangan produktif.
Wawali Probolinggo: UU Cipta Kerja Harus Selaras Dengan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih baik dan masif, kini lebih ditingkatkan Pemerintah pusat. Seperti diketahui UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI pada 5 oktober 2020 lalu, yang menyisakan gejolak diberbagai daerah.
IPPHTI Nilai UU Ciptaker Sulitkan Pemerintah Wujudkan ‘1000 Desa Mandiri Benih’
Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) menilai pasal-pasal di dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker) menyimpan masalah.
Lantik Dewan Kesenian Blambangan, Bupati Anas : Seni Budaya Instrumen Kekompakan dan Kemajuan Daerah
Bupati Abdullah Azwar Anas berharap agar seni dan budaya menjadi instrumen pendorong persatuan dan kekompakan segenap elemen daerah. Selain itu, seni dan budaya daerah juga diharapkan menjadi instrumen yang melambungkan nama dan prestasi Banyuwangi di kancah yang lebih luas.
SNI: UU Ciptaker Ciptakan Pertarungan Tidak Sehat Antara Nelayan dan Korporasi
Serikat Nelayan Indonesia (SNI) menolak pemberlakuan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. UU Cipta Kerja selain mengatur ketenagakerjaan juga mengubah, menghapus, dan bahkan menetapkan pengaturan baru terhadap UU yang berkaitan langsung maupun tak langsung dengan petani dan nelayan.