Untuk mengembalikan rasa percaya diri paska meninggalnya seorang hakim dan juru sita secara mendadak serta adanya seorang panitera pengganti yang terpapar virus Covid-19, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menggandeng Pemkot Surabaya untuk melakukan rapid test massal pada seluruh pegawai dan hakim. Rapid test yang digelar di halaman belakang tersebut diikuti 298 orang.
Search:
Nazaruddin Rupanya Sudah Bebas Dari Lapas Sukamiskin
Terpidana kasus korupsi proyek Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin rupanya telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Nazaruddin bebas sejak Minggu kemarin (14/6).
Penusuk Wiranto Dituntut 16 Tahun Penjara
Pelaku penusukan mantan Menko Polhukam, Wiranto dituntut hukuman 16 tahun penjara.
Bersama Kepsek se-Surabaya, Risma Rumuskan Protokol Kesehatan di Sekolah
Sosialisasi protokol kesehatan melalui video teleconference (vidcon) pasca menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 28 terus dilakukan secara maraton oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.
60 Tahun Hubungan Indonesia-Maroko, Tidak Ada Khilaf Sedikitpun
Hubungan Republik Indonesia dan Kerajaan Maroko sudah berlangsung selama 60 tahun. Tercatat selama itu hubungan keduanya tidak ada khilaf dan perselisihan sedikitpun. Bahkan kedua negara saling memberikan dukungan satu sama lain di forum internasional.
60 Tahun Hubungan Indonesia-Maroko, Tidak Ada Khilaf Sedikitpun
Hubungan Republik Indonesia dan Kerajaan Maroko sudah berlangsung selama 60 tahun. Tercatat selama itu hubungan keduanya tidak ada khilaf dan perselisihan sedikitpun. Bahkan kedua negara saling memberikan dukungan satu sama lain di forum internasional.
Antisipasi Penularan Covid-19, Adam Rusydi Imbau Warga Sidoarjo Terapkan Protokol Kesehatan
Anggota DPRD Jatim, Adam Rusydi mengimbau dan meminta kepada masyarakat di wilayah Sidoarjo tetap memberlakukan protokol kesehatan saat memasuki masa New Normal ini.
Di Tengah Pandemi, Masjid di Lingkungan Pemkot Surabaya Rutin Gelar Ceramah Online
Salah satu bidang yang diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya nomor 28 tahun 2020 adalah bidang keagamaan. <br>
Bantu Gubernur Khofifah Perangi Covid-19, Demokrat Jatim Instruksikan Kader Gelar Rapid Test Gratis
DPD Demokrat Jawa Timur mengintruksikan kepada kader yang duduk DPRD Provinsi dan kabupaten/kota untuk menggelar rapid test massal di wilayahnya. Langkah itu dilakukan untuk membantu pemerintah menekan penularan Covid-19 yang masih tinggi di Jatim.
Kejari Tanjung Perak Musnahkan BB Narkoba Dua Kilogram dan Perkara Lainnya
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya menggelar pemusnahan Barang Bukti (BB) tindak pidana kejahatan yang proses hukumnya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).<br>
Jawaban Walikota Madiun Soal Kritikan Politisi PSI Terkait Polisi Tidur
Walikota Madiun Maidi kembali angkat bicara mengenai polisi tidur yang ramai dibicarakan di medsos. Terlebih kritikan politikus dari Plt Ketua PSI kota Madiun Andik Kurniawan yang dimuat dibeberapa media online, senin (16/6).<br>
KPU Sidoarjo Jalankan Tahapan Pilkada 2020
Memasuki kehidupan new normal dimasa pandemi Corona, KPU kembali menjalankan tahapan Pilkada Sidoarjo 2020. Dan masih memungkinkan terjadinya penghematan anggaran dalam pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Sidoarjo yang rencananya bakal digelar pada 9 Desember mendatang.
Pemilihan Rektor Secara Daring, Unair Masuk Rekor MURI
Museum Rekor Indonesia (MURI) memberikan penghargaan kepada Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof. Mohammad Nasih periode 2020-2025 sebagai perguruan tinggi pertama yang menyelenggarakan pemilihan rektor secara daring di Indonesia bahkan dunia, Selasa (16/6).
Para Kepala Daerah Diminta Belajar Penanganan Covid-19 Dari Risma, Menko PMK: Suruh Belajar Ke Sini Mereka Biar Tahu!
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendy meminta para kepala daerah lain di Indonesia, khususnya kepala daerah di wilayahnya yang banyak kasus Covid-19 untuk belajar ke Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Arahan Jokowi Untuk KPK Agar Awasi Dana Covid-19 Dinilai Hanya Gimmick Belaka
Arahan Presiden Joko Widodo pada penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar tidak terjadi penyelewengan, dinilai hanya gimmick.