Daripada memindahkan ibukota negara, sebaiknya pemerintah membuka lapangan kerja baru dan membuat program konkrit untuk mensejahterahkan rakyat. Ini jauh lebih mendesak.
- Bila Benar Aziz Syamsuddin Fasilitasi Pertemuan Walikota Tanjung Balai Dan Penyidik KPK, Hensat: Nama Baik Parlemen Jadi Jelek
- PDIP Berpotensi Ditinggal Konstituen Jika Ngotot Dorong Puan Maharani Nyapres
- Dikritik Kader PDIP: Selain Main Medsos, Ganjar Kinerjanya Apa Selama 8 Tahun Jadi Gubernur?
Rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, menurut Herman, akan berdampak pada penggunaan fasilitas pokok seperti hunian, kesehatan dan pendidikan. Dengan pindahnya ibukota maka akan disertai migrasi besar-besaran pejabat negara.
"Berapa juta pegawai pusat yang harus berkantor di Kalimantan? Bagaimana dengan keluarganya? Apakah sarana pendukungnya sudah diperhitungkan?rumah tinggal, rumah sakit, sekolah," jelasnya.
Terlebih, lanjut Ketua DPP Partai Demokrat ini, Indonesia tengah dibayang-bayangi hantu resesi ekonomi di tengah ketidakstabilan ekonomi global yang berdampak pada ekonomi nasional.
"Bahkan beberapa pengamat berpendapat akan terjadi resesi ekonomi di Asia, kita harus waspada dan fokus di ekonomi," demikian Herman Khaeron.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Gerindra Optimis Super Team Yang Disiapkan Prabowo Bisa Bawa Indonesia Kian Maju Dan Makmur
- KPK Sarankan Komnas HAM Belajar Lebih Banyak
- IJTI Madura Raya Tolak RUU Penyiaran: Tugas Bukan Membungkam Pers
