Dewan Soroti PT SIER dan RPH Belum Serahkan Deviden ke Pemkot Surabaya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) setempat menggenjot kinerja agar capain pendapatan asli daerah (PAD) di tahun 2024 bisa tercapai sesuai target.

Baca Juga

CV Sentosa Seal Diduga Tahan Ijazah 31 Orang, DPRD Surabaya: Ini Pelanggaran Serius, Harus Ditutup
Dewan Minta Dispendik Lebih Masif Sosialisasi Mekanisme SPMB Tahun 2025
Kinerja Terus Meningkat, Pansus DPRD Apresiasi Wali Kota Surabaya atas Pengelolaan SIER

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Rabu, mengatakan hingga triwulan II tahun 2024 realisasi PAD berada di angka Rp2,9 triliun dari target Rp6,4 triliun, atau baru tercapai 45,18 persen.

"Hingga 30 Juni atau satu semester kalau secara keseluruhan 41,05 persen, kontribusi dari PAD yang baru 45,18 persen," kata Reni dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jum'at (2/8).

Salah satu hal yang disorotinya adalah kurang maksimalnya kinerja dari sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hingga akhir triwukan II tahun 2024 capaian masih 24,09 persen atau Rp53,5 miliar dari target Rp222,5 miliar.

Lebih lanjut, penyebab minimnya realisasi target dikerenakan masih ada dua badan usaha milik daerah (BUMD) belum menyerahkan deviden kepada pemerintah kota (pemkot) setempat.

"Capaian BUMD masih rendah di angka 24,09 persen, PDAM salah satu yang berkontribusi banyak. Kalau yang belum itu PT SIER targetnya sekitar Rp13,8 miliar dan RPH target Rp246,8 juta masih 0 persen," ucapnya.

Olah karena itu, Reni berharap pemkot melakukan evaluasi terhadap dua BUMD tersebut, agar capai PAD di semester II 2024 bisa optimal.

"BUMD itu harapan kami ke depan memberikan kontribusi yang besar, tetapi juga harus diberikan kapasitas," ujarnya.

Sedangkan sektor pajak daerah menjadi penyumbang tertinggi untuk PAD Kota Surabaya, yakni mencapai Rp2,58 triliun dari target Rp5,06 triliun atau sudah mencapai 51,07 persen.

Kemudian disusul sektor retribusi daerah yang sudah mencapai sebesar Rp142,8 miliar atau 36,32 persen dari target Rp393,4 miliar.

Selain itu, untuk lain-lain PAD yang sah tercapai 16,06 persen atau Rp119,3 miliar dari target Rp743,2 miliar.