Tarik ulur penentuan tanggal pencoblosan Pemilu Serentak 2024 seharusnya tidak perlu menjadi polemik berkepanjangan.
- Banner Erick Tohir-Tri Rismaharini di Surabaya, Pakar: Pendukung Senang Karena Risma Naik Kelas
- Desy Ratnasari Didorong untuk Nyagub
- Pusat Ekonomi dan Perdagangan Nasional, Khofifah-Emil Siap Bangun Infrastruktur dan Interkoneksi Jatim Sebagai Gerbang Baru Nusantara
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, berdebat soal tanggal pencoblosan adalah hal tidak terlalu penting.
"Soal penentuan tanggal Pemilu Serentak, saya kira tidak perlu banyak bermanuverlah. Itu kan hal teknis tidak terlampau penting," ujar Adi Prayitno kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (23/10).
Adi mengatakan, sebaiknya penentuan tanggal Pemilu Serentak 2024 mengikuti siklus pencoblosan lima tahunan yang sudah ada sebelumnya. Yakni, jika tidak digelar bulan Mei, bisa digelar bulan April.
"Enggak usah utak-atik dan dirombak, cukup yang sudah pakem sesuai tanggal itu ya tinggal disahkan, jadi enggak usah banyak gaya juga, buang-buang energi," terangnya.
Saat ditekankan apakah siklus itu sudah tepat dengan usulan pemerintah yaki 15 Mei, Adi mengamini.
"Iya di Mei, ngapain sih terlalu banyak manuver yang tidak penting banget," pungkasnya.
Masih ada dualisme soal penentuan tanggal Pemilu Serentak 2024. KPU RI sebagai penyelenggara, menyampaikan usulan 21 Februari. Belakangan, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan usulan terbaru bahwa pencoblosan Pemilu Serentak akan digelar tanggal 15 Mei.
Pada usulan pemerintah itu, hanya empat fraksi yang menyatakan mendukung dan tidak masalah dengan usulan pemerintah. Keempatnya adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat menyatakan keberatan dan memberikan sinyal mendukung usulan KPU.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Dukung Perbaikan DPT, Kemendagri Ikut KPU Verifikasi Pemilih Selain e-KTP
- Dubes RI Untuk Kuwait: Keterwakilan Perempuan di Eksekutif dan Yudikatif Tidak Tegas
- Masih Netral, PAN: Zulhas Bersedia Jadi Penggerak Koalisi Kebangsaan